Mataram (Inside Lombok) – Sekitar 24 ribu ton dari total 200 ribu ton beras impor yang dikirim bulan ini sudah masuk ke Indonesia. Impor beras ini dinilai sangat memalukan Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Apalagi beberapa daerah yang berperan sebagai lumbung pangan nasional, termasuk NTB, telah tegas menyatakan menolak beras impor masuk.
Berdasarkan catatan Perum Bulog per Selasa (20/12), sudah masuk beras impor sebanyak 14 ribu ton. Jumlah yang baru datang menambah kedatangan sebelumnya pada Jumat (16/12) sebanyak 10 ribu ton. Impor beras ini dilakukan untuk memenuhi pasokan cadangan beras pemerintah (CBP).
“Ini memalukan, karena bukan kaleng-kaleng kita ini negara agraris. Kalau dari sisi produksi kita tidak ada masalah, dari sisi hasil pendataan BPS kita itu ada surplus 6 juta ton beras,” ungkap Anggota DPR RI DAPIL NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan saat dijumpai di Mataram, Jumat (22/12).
Persoalannya adalah yang di data Bulog ada 650 ribu ton dalam bentuk cadangan beras pemerintah, padahal di dalam gudang minimalnya harus ada 1,2 – 1,5 juta ton. Sementara saat ini pemerintah dalam hal ini presiden meminta cadangan beras pemerintah itu setidaknya ada 1,2 juta ton. Artinya harus ada tambahan 550 ribu ton beras.
“Itu kan carinya (tambahan cadang beras, Red) di bulan 11 dan 12, kemudian mereka mengecek ke gudang dan memang betul di gudang sudah tidak ada beras. Jadi hanya alasannya harga tidak cocok, soal kadar air dan macam alasannya sehingga tidak menyerap gabah petani,” jelasnya.
Johan mempertanyakan Bulog yang tidak memperhatikan siklus perberasan yang ada. Di mana Siklus perberasan di negara ini ada di bulan 3 dan 4 yang mana di bulan-bulan tersebut masuk panen raya. Kemudian di bulan 11 dan 12 masuk musim paceklik, yang mana harusnya Bulog itu mencari beras di bulan 3 dan 4. Di situ mereka harus menyerap gabah petani, tapi data yang ditunjukkan oleh BPS itu pada Februari Bulog hanya menyerap 41 ribu ton. Kemudian di bulan 3 hanya 150 ribuan ton, tidak sampai 200 ribu mereka menyerap beras petani.
“Padahal seharusnya kalau dia butuh 1,2 juta ton. Bulan 3 dan 4 serap gabah petani, bulan 11 dan 12 keluarkan itu dalam bentuk cadangan beras pemerintah. Cuma kan ini tidak dilakukan, tiba tiba Bulog mencari beras di bulan 11 dan 12 ketika mereka seharusnya mengeluarkan itu,” bebernya.
Kemudian dari sisi anggaran pertanian terutama tanaman pangan itu dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari awal yang diketahui Johan masih di angka Rp23 triliun, kemudian terdampak Covid-19 menjadi Rp17 triliun dan sekarang sekitar Rp14 triliun. Dari total APBN mencapai 4 ribu triliun.
“Kan tidak pas kita ingin meningkatkan produksi tapi anggaran pertanian kita turunkan. Jadi ini soal tata kelola, manajemen keuangan pemerintah yang tidak berpihak kepada Pertanian. Berikutnya banyak pemain,” terangnya.
Padahal dari sisi produksi tidak ada masalah, kemudian segi harga juga sudah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi di tengah ini ada pemain sehingga tidak terhubungkan hulu dan hilir beras. Dimana karena hal tersebut terjadi impor beras ke Indonesia.
“Tapi apapun itu impor beras memalukan. 550 ribu ton yang di impor, itu dari Vietnam, India. Bulog hanya butuh 500, lebihnya masih ke pasar induk,” paparnya.
Dikatakan dengan adanya impor beras ini dampaknya ke petani lokal nanti beras mereka tidak terserap ketika panen raya. Karena Bulog memasukkan impornya pada bulan 12, dan rakyat dari sisi statisnya beras masih ada. Makanya nanti stok beras ini masih bertahan sampai bulan 2 dan 3. Sedangkan pada bulan 2 dan 3 memasuki panen raya, ketika panen raya gudang Bulog masih penuh dengan beras impor.
“Mereka tidak akan mau lagi menyerap gabah petani, berarti kalau itu terjadi siklus perberasan kita menjadi seperti ini. Karena bulan 11 dan 12 kita akan impor. Kedua saya sudah memberikan pernyataan, apakah kita sengaja mencari untung di tahun pemilu,” pungkasnya. (dpi)
