Lombok Barat (Inside Lombok) – Di awal tahun 2023 ini sebanyak 18 kepala desa (kades) di Lombok Barat (Lobar) akan habis masa jabatannya. Pilkades rencananya akan digelar pada April mendatang dengan anggaran Rp1,3 miliar.
Kepala Dinas PMD Lobar, Hery Ramadhan menyebut 18 kades itu rata-rata akan habis masa jabatannya pada 30 Januari nanti. Sehingga dalam waktu dekat para kades yang akan berakhir masa jabatannya itu akan diganti oleh pejabat sementara (PJS).
“Sekitar tanggal 30 Januari habis masa jabatan, nanti kita akan angkat PJS,” ujar Hery saat dikonfirmasi, Kamis (12/01/2023).
18 Desa yang akan melaksanakan pilkades tahun ini ada dari 9 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Gunungsari, ada Desa Guntur Macan, Kekait, Mekarsari dan Jatisela. Kemudian Kecamatan Batulayar, ada Desa Meninting dan Batulayar. Kecamatan Narmada ada Desa Nyurlembang. Lalu Kecamatan Lingsar, ada Desa Dasan Griya. Di Kecamatan Labuapi, ada Desa Kuranji dan Bengkel.
Serta Kecamatan Kediri ada Desa Ombe Baru. Kecamatan Gerung, Desa Tempos. Kecamatan Lembar, ada Desa Sekotong Timur dan Labuan Tereng. Kecamatan Sekotong, ada Desa Buwun Mas, Batu Putih, Gili Gede, Desa Sekotong Tengah.
Terkait dengan bagaimana persiapan untuk penunjukan PJS kades selama masa tunggu pilkades nanti, Hery menyebut pihaknya akan menunjuk ASN untuk menjadi PJS. “Sedang kita siapkan untuk PJS kades,” imbuhnya.
Sesuai regulasi, prioritas PJS dijelaskannya adalah mereka yang berstatus ASN dari kecamatan setempat. Atau bisa juga ASN dari OPD yang berdomisili di desa setempat. Saat ini, PMD diakuinya sudah mulai melakukan persiapan. Mulai dari alokasi pendanaan, pembentukan panitia kabupaten, kecamatan hingga desa. Serta penyiapan logistik, regulasi teknis dan menyiapkan sosialisasi.
“Kita juga sedang siapkan hingga bimbingan teknis untuk panitia pilkades,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Dinas PMD Lobar, Kesuma Supake menuturkan untuk persiapan menyambut pilkades pada April mendatang, pihaknya sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar pada APBD tahun 2023 ini. Namun anggaran yang disetujui dalam APBD tahun ini sebesar Rp1,3 miliar.
“Kemarin kita usulkan Rp2 miliar, yang disetujui Rp1,3 miliar,” ungkapnya.
Tim TAPD pun disebutnya telah melakukan rasionalisasi dari perencanaan anggaran yang diajukan oleh Dinas PMD. Untuk dialokasikan ke masing-masing desa, yang besaran bantuan keuangan dalam gelaran Pilkades itu nantinya akan disesuaikan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di sana.
“Anggaran di desa, bergantung pada jumlah TPS nya,” jelas Supake.
Anggaran ini, akan diberikan untuk masing-masing desa dalam bentuk bantuan keuangan untuk pelaksanaan pilkades, yang akan dimanfaatkan untuk semua tahapan pilkades, termasuk untuk pencetakan surat suara.
“Nanti desa diberikan bantuan keuangan dari anggaran yang sudah kita ajukan,” tandasnya. Dari jadwal tentatif yang sudah disusun, terkait pemungutan suara bulan April mendatang, pelantikan rencananya akan digelar pada bulan Mei.
Karena dia menjelaskan, bahwa dalam aturan jika pelantikan Pilkades melewati bulan Oktober, maka harus ditunda. Sehingga pelantikan ditargetkan dapat rampung sebelum bulan Oktober. (yud)
