Mataram (Inside Lombok) – Pada 2023 ini Perum Bulog NTB menargetkan serapan beras petani sebesar 200 ribu ton. Angka ini terbilang cukup besar dan menjadi tantangan besar bagi Perum Bulog NTB, karena ruang untuk penyerapan di NTB masih terbatas.
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Abdul Muis Sayyyed Ali mengatakan target serapan beras secara nasional pada 2023 sebesar 2,4 juta ton. Sedangkan target serapan beras NTB tahun ini lebih besar, karena Bulog juga akan ditugaskan kembali dalam hilirisasi untuk bantuan-bantuan sosial nantinya. Sehingga target serapan berasnya lebih besar.
“Rencana secara nasional 2,4 juta ton beras, NTB 200 ribu ton lebih. Ini tantangan besar karena kita di NTB sangat terbatas spacenya,” ujar Abdul Muis Sayyyed Ali, Rabu (18/1).
Lantaran keterbatasan tempat atau gudang untuk menyimpan hasil serapan beras petani. Bulog NTB akan menyiapkan beberapa gudang-gudang swasta. Sehingga dapat tercapai target serapan beras petani. Pada 2022 lalu Bulog NTB memiliki 28 gudang pilihan dan mampu menyerap 115 ribu ton setara Rp958 miliar.
“Mudahan tahun ini dengan 200 ribu ton dengan asumsi ada penyesuaian harga kemungkinan bisa mencapai Rp1,6 Triliun. Ini menjadi tantangan besar pada saat panen raya kita bisa menyerap,” imbuhnya.
Saat ini space gudang penyimpanan Bulog karena ada permintaan cukup beras antar Provinsi, sehingga ada ruang untuk penyimpanan beras di 2023 dengan lebih banyak menyerap. Terutama pada musim panen raya, dimana target serapan bisa tercapai.
“Dari jumlah stok kami di pertengahan Juli 115 ribu ton pertengahan Juli, hari ini kita memiliki stok di awal 2023 ada 8.600 ton. Jadi menunggu panen ini masih ada stok 8.600 ton, tentunya space tersebut bisa tersedia,” jelasnya.
Diyakini target serapan tahun ini bisa tercapai, berdasarkan pemantauan di lapangan memang masih ada panen. Tetapi sifatnya sporadis, sehingga Bulog belum bisa menyerap karena harga gabah ditingkat petani hari ini Rp5.600 per kg Gabah Kering Panen (GKP). Sedangkan Gabah Kering Giling (GKG) pada posisi Rp6.000 lebih.
“Itu harganya di atas hpp, karena hpp pemerintah berdasarkan Permendag 2020 itu Rp4.300 ditingkat petani,” pungkasnya. (dpi)
