Lombok Barat (Inside Lombok) – Sejumlah tokoh agama (Toga) di wilayah Kecamatan Narmada mendukung sikap Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menertibkan kafe dan karaoke ilegal di Suarandi. Lantaran, keberadaan kafe dan karaoke ilegal itu dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sosial masyarakat.
“Kami sangat mendukung tindakan pemerintah daerah dan aparat menutup tempat karaoke ilegal yang tak mau taat aturan pemerintah,” ujar salah satu Toga di Narmada, TGH Faizin saat dikonfirmasi, Rabu (18/01/2023).
Menurut dia, dampak yang paling dirasakan akibat menjamurnya kafe dan karaoke ilegal itu justru menggerus identitas Narmada yang dulunya sebagai kampung religi. Kini seakan hilang akibat dampak pergeseran moral akibat hal tersebut.
“Dulu kami kenal kampung religi, sekarang tidak sedikit anak-anak kami ditangkap karena narkoba, maksiat, mabuk. Itu kan ujung pangkalnya dari tempat-tempat yang tidak terkontrol itu,” ketusnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mencegah makin maraknya tempat-tempat semacam itu. Karena ia sebagai tokoh agama yang memiliki tugas memperbaiki akhlak masyarakat merasa pecuma, jika sumber perbuatan negatif tak ditutup.
Bahkan ia mengajak masyarakat untuk bersama mencegah maraknya tempat hiburan serupa itu di wilayah lain di Narmada.”Karena akan percuma memberangus efeknya kalau sumbernya tidak ditutup. Karena menurut kami itu yang buat negatif ke umat,” tegasnya.
Ia menilai efek negatif tempat hiburan ilegal itu bisa menyebar dan justru mengkontaminasi Desa-Desa lainnya. Mulai dari efek minuman keras, hingga bahaya narkotika. Sebab tak bisa dihindari transaksi ilegal narkotika bisa terjadi di tempat hiburan semacam itu.
Sehingga bila tempat yang menjadi sumbernya berhasil ditutup, maka diharapkan peredaran dampak negatifnya juga bisa dihentikan. “Prinsipnya seperti menutup sumber airnya, jadi tidak akan mengalir ke mana-mana,” imbuhnya.
TGH Faizin menyebut penertiban itu menjadi tugas semua pihak. Mulai dari Pemda, Kecamatan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. Sehingga solusi terkait nasib para pengelola tempat hiburan itu juga harus diperhatikan. Terutama untuk mengalihkan agar mereka mencari rezeki melalui usaha yang lain.
“Mungkin bagi pemilik kafe karaoke yang punya keahlian lain di bidangnya, kita mungkin bisa bicarakan dengan pemda, atau pengusaha untuk membantu. Sehingga bisa beralih profesinya dari yang tidak benar menjadi benar, dari yang tidak mendidik menjadi mendidik. Dan dari yang menjerumuskan umat ke yang tidak menjerumuskan umat,” pungkasnya.
Dukungan serupa juga datang dari Ketua PHDI Lobar, I Nengah Sumandra. Namun kata dia solusi juga harus diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat penutupan tersebut.
“Namanya pemerintah pasti kita dukung, pasti dia sudah pikirkan mana yang baik mana yang tidak. Cuma dalam mengambil langkah-langkah itu ada kebijakan solusinya, Mungkin sudah disiapkan (alih profesi) kerja-kerja beliau (pengusaha), karena ini daerah wisata mungkin buka usaha baru kayak kerajinan dan sebagainya,” jelasnya.
Tak dipungkiri, ia pun menilai wajar bila muncul gejolak di awal penutupan paksa yang sudah dilakukan pemerintah. Terlebih hal itu berkaitan dengan mata pencarian yang sudah dijalani lama. Apalagi nominal yang mereka bisa dapatkan dari usaha tersebut terbilang cukup besar.
“Tentu pemerintah itu harus melirik apa yang harus dilakukan di daerahnya itu. Karena seorang pemimpin itu memperhatikan rakyatnya kan? Pasti itu, Cuman tidak mudah sekarang ditutup terus ada usaha baru (pengusaha itu), mungkin pelan-pelan,” tandasnya. (yud)
