Lombok Barat (Inside Lombok) – Ratusan jiwa penduduk Dusun Serero, Desa Sekotong Tengah terisolir akibat jalan yang semakin rusak parah. Akses jalan sepanjang 3-4 kilometer (km) yang rusak parah itu tak kunjung disentuh perbaikan dari pemerintah daerah (pemda).
Jalan yang rusak membuat aktivitas masyarakat setempat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan mereka kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan seperti masyarakat di daerah lainnya.
Belum lama ini pun ada warga yang sakit parah, tapi tak bisa diantar berobat ke puskesmas terdekat. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak parah, licin, berkubang dan terjal terlebih saat musim hujan menyulitkan warga yang ingin membantu, bahkan dengan cara menggotong. Solusi satu-satunya adalah warga terpaksa turun gunung memanggil petugas kesehatan.
“Kami sudah lama menderita akibat kondisi jalan rusak ini. Karena itu, kami mendesak kepada pemerintah yang punya wewenang agar segera menangani jalan ke dusun kami sepanjang kurang lebih 4 km yang rusak parah,” tegas Kadus Serero, Nurhat belum lama ini.
Penanganan sementara dengan peralatan seadanya sudah dilakukan oleh pihak desa bersama masyarakat setempat. Namun nampaknya, itu belum bisa menjadi solusi, lantaran kondisi jalan itu akan kembali tak bisa diakses terlebih saat musim hujan.
Nurhat menyebut, warga setempat sudah sering mengusulkan pembangunan jalan itu. Namun perbaikannya tak kunjung ditindaklanjuti Pemda Lobar. Perbaikan seadanya pun hanya dilakukan oleh pihak desa melalui dana desa (DD). Bahkan, warga setempat lebih banyak berswadaya dan gotong-royong untuk memperbaikinya.
“Jalan ini sangat mendesak untuk ditangani. Karena kondisinya sudah tidak layak dilalui. Banyak titik longsor, yang menyebabkan terputusnya akses warga yang hendak beraktivitas, baik ke pasar, sekolah, atau puskesmas,” tutur dia. Untuk itu pihaknya berharap ada tanggapan serius dari Pemda Lobar.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lobar, Made Arthadana mengatakan penanganan jalan itu akan menjadi prioritas. Pihaknya pun berupaya mengusulkannya baik ke Pemda Lobar maupun pemerintah pusat. Namun kembali lagi, realisasinya juga harus melihat kondisi ketersediaan anggaran. (yud)
