Lombok Barat (Inside Lombok) – Keseriusan investor, dalam hal ini Wings Group untuk membangun hotel super megah The Apurva Kempinski di tepi pantai Mekaki mulai dipertanyakan DPRD Lombok Barat. Pasalnya, pasca peletakan batu pertama sekitar 8 bulan yang lalu, hingga kini pembangunannya belum juga terlaksana.
Meski pihak investor disebut sudah membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp10 miliar kepada Pemda Lobar. Namun perwakilan legislatif DPRD Lobar dari Dapil Sekotong-Lembar, Abubakar Abdullah menilai bila memang serius, seharusnya pembangunan hotel bintang 5 itu sudah mulai berjalan saat ini. Terlepas dari berbagai kendala yang menghambat prosesnya.
“Memang BPHTB itu menjadi kewajiban, tapi kalau serius setelah groundbreaking harusnya langsung bangun, ngapain tunggu-tunggu. Sampai sejauh ini belum ada terlihat yang mengindikasikan serius,” ketus Abu yang juga menjadi Ketua Komisi II DPRD Lobar, Selasa (14/02/2023).
Dia menegaskan bahwa Lobar membutuhkan investor yang serius jika ingin maju. Untuk itu transformasi pembangunan perlu segera dilakukan. Abu pun menyarankan agar Pemda Lobar bisa segera menyurati pihak investor, guna mengkomunikasikan apa yang menjadi kendala belum dimulainya pembangunan setelah groundbreaking pada Juli 2022 lalu.
Komunikasi yang dibangun diharapkan menjawab kendala yang muncul, agar dicarikan solusi bersama dengan Pemda Lobar. “Dipanggil lah, kalau eksekutif ndak mau panggil biar kita nanti Komisi II yang panggil. Biar investasi ini bisa berjalan,” tegasnya.
Abu mewanti-wanti kemungkinan-kemungkinan terburuk seperti investasi sebelum-sebelumnya yang tak berjalan dan hanya sebatas groundbreaking yang pernah dilakukan pihak investor yang lain. “Ini sudah yang keempat, jangan sampai lagi terulang (gagal investasi),” pesan dia.
Kini yang menjadi perhatian, kata dia terkait kepastian dan komitmen pihak investor untuk memulai pembangunan hotel mewah tersebut. Karena dia menilai, jika terus dibiarkan tanpa kejelasan, justru hanya akan menyebabkan kerugian bagi daerah dan semakin menambah titik tanah terlantar yang tak terurus.
Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh juga terhadap pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, jika memang proses pembangunan itu menemui kendala, misalnya dari akses jalan maupun sinyal internet yang masih blank spot di sana, harus dicarikan solusi.
“Tidak mungkin mau investasi tanpa melakukan petimbangan teknis. Tidak mungkin dia mau beli lahan kemudian sudah bayar BPHTB tanpa sebelumnya melakukan kajian,” tandas politisi dari PKS ini. (yud)
