Mataram (Inside Lombok)- Pengurangan jumlah masyarakat miskin masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah. Terlebih ada target agar masyarakat miskin bisa menjadi nol di 2024 mendatang.
Sampai 2022 saja, di NTB tercatat memiliki 2,79 persen atau 1.760,29 jiwa masyarakat miskin ekstrim di kabupaten/kota. Angka tersebut diupayakan oleh pemerintah tahun depan bisa menjadi nol. Artinya tidak ada lagi masyarakat masuk dalam kategori miskin ekstrem.
“Padahal kalau kita target dari sisi Sustainable Development Goals (SDG’s) kita itu 2030 miskin ekstrim nol. Jadi maju 6 tahun ini dari target SDG’s untuk menghapus kemiskinan ekstrem ini,” ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudin, Kamis (16/2).
Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan angka kemiskinan ekstrem di 2024 menjadi nol bisa tercapai dengan dukungan data-data yang ada. “Ya kalau kita fokus bisa kenapa tidak. Kan ini waktunya dua tahun, mulai 2023 sampai 2024 akhir dia (capaian target pengentasan miskin ekstrim) akan nol. Karena kita lihat nanti siapa siapa orangnya,” jelasnya.
Maka dari itu BPS diminta untuk melakukan pendataan secara keseluruhan agar masyarakat miskin ekstrem benar-benar terdata sehingga dapat ditangani. Pendataan yang dilakukan secara by name by address, sehingga diketahui masyarakat miskin ekstrim berada dimana dan siapa orangnya.
“Sementara ini kan belum tau (data lengkap,Red). Sekarang ini sedang diolah mitra kerja kita untuk data masyarakat miskin ekstrim dan kita ada orang yang mendata itu,” katanya.
Sehingga nanti jika ingin menginterpretasikan kemiskinan ekstrim tinggal melihat data yang sudah diolah tersebut. Misalnya saja, di NTB berapa kemiskinan ekstrim akan lebih mudah diketahui. Saat ini, BPS sedang melakukan sensus di kabupaten/kota untuk mengupdate data masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem di NTB. Selanjutnya, data akan diserahkan pada bulan Juli mendatang ke pemerintah.
“Akan ketahuan berapa orangnya, siapa orangnya, dimana ada semua nanti, by name by address, makanya ini sensus yang dilakukan,” tuturnya.
Dikatakan untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim kategorinya berdasarkan ketentuan Bank Dunia. Dapat dilihat dari pendapatan atau pengeluaran sebesar US$1,9 per kapita per hari atau jika dikonversikan ke rupiah sekitar Rp12.000 per hari.
“Itu sudah, sekitar Rp12.000 per hari per orang, itulah yang dikategorikan masyarakat ekstrem,” ujarnya.
Di NTB sendiri, sasaran untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem sebanyak 1,8 juta jiwa. Karena masyarakat yang hampir miskin juga perlu diintervensi supaya ketika terjadi gejolak harga atau kenaikan harga BBM, mereka tidak jatuh menjadi miskin.
Sementara itu, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan untuk pemberian bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran. Pasalnya, dari hasil survei yang dilakukan BPS, masyarakat yang berada di desil 10, yaitu masyarakat kategori kaya masih ada yang menerima bantuan sosial (bansos).
“Tergantung kemampuan pemerintah, sekarang pemerintah punya anggaran berapa. Dia tidak mungkin mencakup keseluruhan,” katanya.
Paling maksimal pemerintah mengeluarkan anggaran 25 persen untuk bantuan penduduk miskin se-nasional, sementara yang dibantu 40 persen. Untuk di NTB saja hampir 60 persen yang masuk kategori miskin, sangat miskin dan hampir miskin.
“Hampir miskin harus dibantu. Kalau tidak dibantu, begitu ada gejolak turun dia jadi miskin,” tandasnya. (dpi)
