Mataram (Inside Lombok) – Alokasi anggaran untuk sosialisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbilang jauh dari harapan. Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diharapkan dapat memberikan slot anggaran lebih besar.
Menurut Anggota Komisi V DPRD NTB, Bohari Muslim kecilnya slot anggaran untuk sosialisasi PMI dan ketenagakerjaan berdampak pada tingginya angka pengangguran di NTB. Padahal anggaran ini digunakan untuk meningkatkan skill atau keterampilan calon PMI yang akan diberangkatkan.
“Intinya slot anggaran diperbesar, jangan kita hanya mampu mengirim tapi yang non skill. Kirim PMI kita yang punya skill agar penghasilan mereka lebih banyak,” jelas Bohari, Jumat (17/2).
Dikatakan, akibat kurangnya anggaran, pelatihan CPMI menjadi terbatas. Hal ini dinilai berdampak pada masih banyaknya CPMI memilih jalur ilegal. Di mana pertimbangan mereka, selain faktor ekonomi karena butuh uang, mereka tergiur dengan iming-iming calo atau tekong.
“Jika ini terus dibiarkan berdampak juga pada turunnya angka remitansi NTB,” katanya. Berdasarkan rilis BPS NTB belum lama ini angka remitansi tahun 2022 yang semula sebesar Rp609,84 miliar, turun hampir 50 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp1,02 triliun.
Bohari menilai alasan menurunnya remitansi bukan hanya banyak pekerja migran dipulangkan karena Covid-19. Tetapi masih ada PMI yang justru memilih jalur ilegal. Sehingga ketika mengirimkan uang kepada keluarganya tidak tercatat di Bank Indonesia dan PT Pos Indonesia.
“Ini juga harus terus menerus disosialisasikan, masyarakat yang mau jadi PMI jangan pakai ilegal-ilegal,” ucapnya.
Kemudian kurangnya slot anggaran berdampak pada dibebankannya biaya perjalanan dari daerah ke pusat bagi peserta praktek kerja magang ke Jepang. Bahkan selama pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dibebankan biaya sewa.
“Kami dari Komisi V sangat keberatan. Percuma kita kalau berkoar-koar ini itu tapi tidak berikan slot anggaran yang lebih, syarat yang mudah bagi calon PMI, tidak diberikan perhatian yang benar-benar,” imbuhnya.
PMI yang memiliki skill atau kemampuan masih dibebankan. Padahal sepulang mereka dari kerja praktek magang diharapkan membawa ilmu yang bagus dan hebat untuk diterapkan di daerah. “Sepulang mereka dari sana kan tidak merepotkan pemerintah lagi, punya modal, punya skill, buka usaha di daerah, buka lapangan kerja untuk lainnya,” jelasnya.
Diharapkan apa yang menjadi fasilitas negara atau pemerintah, tidak dibebankan biaya segala macam kepada peserta magang atau calon PMI. Walau beralasan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Menurut saya kalau mau BLK itu disewa, sekalian saja anak-anak sekolah SMA/SMK juga bayar. Itu kalau mau cari PAD, tapi kan tidak mungkin,” ujarnya. (dpi)
