Mataram (Inside Lombok) – Peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat terus digenjot Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Apalagi peringkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB saat ini berada pada urutan kedua terbaik nasional.
Dimana literasi menunjukkan kemelekan masyarakat mengelola keuangannya melibatkan lembaga-lembaga keuangan formal. Sedangkan inklusi keuangan menunjukkan tingkat akses keuangan masyarakat dengan lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan (finance), pegadaian, lembaga keuangan mikro, dan fintech.
“Posisi NTB saat ini berada pada posisi kedua nasional. setidaknya, kita tetap mempertahankan posisi ini dengan terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan,” ujar Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy melalui Kepala Subbagian Industri Keuangan Non Bank dan Pasar Modal OJK NTB, Muhammad Abdul Mannan, Selasa (28/2).
Sejak beberapa tahun sebelumnya posisinya berada pada urutan kedua terbawah nasional. Dimana dalam tiga tahun terakhir, indeks literasi keuangan masyarakat NTB ditunjukkan oleh hasil survey mengalami kenaikan sebesar 65,45 persen sedangkan nasional hanya 49,68 persen. Pada 2016 hanya sebesar 21,50 persen, dan 2019 hanya 34,65 persen.
“Inklusi keuangan NTB tumbuh 82,34 persen, sementara nasional tumbuh 85,10 persen. Namun tumbuh dibandingkan 2019 lalu inklusi keuangan NTB sebesar 62,73 persen,” terangnya.
Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat NTB, OJK melibatkan perangkat desa dan kelurahan sebagai penyambung lidah kepada masyarakatnya. Seperti yang dilakukan selama dua hari ini di kantor OJK NTB.
“Para perangkat desa atau kelurahan diedukasi tentang keuangan, hingga investasi bodong. Serta kita melibatkan lembaga keuangan bank dan non bank di NTB,” tuturnya.
Menurutnya, perangkat desa dan kelurahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakatnya diedukasi terlebih dahulu. Sehingga jika terjadi apa-apa, seperti investasi bodong dan rentenir di desa atau kelurahan, perangkat desalah yang memberi edukasi kepada masyarakatnya. Selain itu bisa juga masyarakat diimbau melapor ke OJK.
“Tahun kita targetkan sebagian besar desa dan kelurahan diedukasi. Harapannya, ada percepatan di masyarakat tingkat pengetahuannya tentang lembaga keuangan formal dan non formal,” jelasnya.
Sementara, OJK menyiapkan reward atau penghargaan kepada desa atau kelurahan dengan literasi dan inklusi keuangan terbaik. Reward rencananya akan diberikan pada Bulan September 2023 mendatang. Puncaknya adalah pemberian penghargaan kepada desa dan kelurahan paling aktif dan paling baik tingkat literasi dan inklusi keuangannya. (dpi)
