Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lombok Timur sekitar sebentar lagi akan terlaksanakan, untuk itu para calon kepala desa diminta untuk hindari hal-hal yang dapat memicu perpecahan dan politik yang tidak sehat.
Sebanyak 198 calon kepada desa dari 53 desa yang mengikuti Pilkades serentak dan pihak terkait seperti Pemda Lombok Timur, TNI, Polri, dan lainnya mengikuti Apel Deklarasi Damai di Lapangan Mako Polres Lombok Timur pada Selasa (28/02/2023).
Bupati Lombok Timur, H. M. Sukiman Azmy mengatakan bahwa Apel Deklarasi Damai dilaksanakan dalam rangka deteksi dan pencegahan dini terhadap masalah yang barangkali akan ditemukan nanti dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
“Pilkades berbeda dengan pemilu lainnya karena ruang lingkupnya lebih kecil dan masyarakat yang bersentuhan langsung, maka intensitas di desa relatif sangat sempit dan gesekan yang lebih mudah terjadi,” ucapnya saat sambutan.
Hal itu menjadi sangat penting untuk diantisipasi sehingga perlu adanya alternatif bagi masyarakat apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Bupati juga menekankan bahwa dalam pencegahan dan deteksi dini pada Pilkades serentak terdapat 8 hal yang disampaikannya yakni pertama para pendukung yang fanatik tentunya akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan demi calon yang diusung dapat naik menjadi kepala desa dengan cara apapun.
“Pendukung calon yang fanatik tentu akan mendukung calonnya dengan seoptimal mungkin agar bisa menang dalam Pilkades,” ungkapnya.
Kedua, kampanye hitam dilaksanakan orang tertentu dengan menggunakan isu yang tidak baik, maka Bupati menekankan agar menghindari hal tersebut agar bisa meminimalisir gesekan di masyarakat. Ketiga, netralitas panitia ini sudah teruji akuntabilitas dan kapabilitasnya agar terus dijaga demi Pilkades dapat berjalan dengan baik.
Keempat, perangkat desa diharapkannya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan sangat netral, karena banyak perangkat desa yang diganti karena ketidak netralitas perangkat desa dalam Pilkades. Kelima, pelibatan elit politik di tingkat desa seperti toga toma yang didengar ucapannya oleh masyarakat, hal itu akan rentan menimbulkan fanatisme berlebih.
Keenam, adanya politik uang dalam skala kecil maupun besar, Bupati menyebut alangkah ruginya jika potensi yang dimiliki harus rusak lantaran Pilkades.
“Pelibatan perjudian, tidak dapat disangkal perjudian itu merajalela di setiap pemilu, jadi aparat keamanan harus mengantisipasi para penjudi agar tidak masuk di desa kita. Tapi kadang pemilihan ditentukan oleh penjudi, kita ingin pemilihan berjalan dengan baik agar terciptanya Pilkades yang baik pula yang jauh dari unsur judi,” tegasnya.
Terakhir, mobilisasi pemilih dari luar desa, kadang ada oknum yang mengarahkan massa dari desa lain untuk memenangkan calon tertentu.
Sementara itu, Kapolres Lombok Timur, AKBP Heri Indra Cahyono berharap atas apa yang telah diucapkan para calon kepala desa dan disepakati melalui Deklarasi Damai tersebut yang terpenting adalah pelaksanaanya. Tentunya pihak dari Kepolisian dan TNI beserta Forkopimda akan mengawal dan mengamankan kegiatan pemilihan kepala desa.
“Pilkades serentak ini diharapkan partisipasi masyarakat agar tidak golput dan menyalurkan aspirasi dan pilihannya. Apabila calon kades terpilih diharapkan dapat membawa masyarakat lebih maju ke depannya,” pintanya. (den)
