Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan DPRD Lombok Barat heran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) ingin mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), tapi minim mengalokasikan dukungan anggaran. Padahal angka kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak di awal 2023 saja tercatat meningkat.
“Jangan pernah berharap program itu akan berhasil dengan maksimal jika tidak didukung oleh suport anggaran,” kritisi Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Lalu Irwan usai menggelar pertemuan tertutup dengan beberapa OPD, Rabu (08/03/2023).
OPD terkait yang memiliki tupoksi dalam mendukung program KLA pun diminta merundingkan kebutuhan anggaran guna memaksimalkan jalannya program tersebut. “Kami sudah sampaikan, silakan dibicarakan dulu. Baik itu dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DP2KB nanti sampaikan ke Sekda, butuh berapa anggaran untuk kegiatan ini,” beber dia.
Menurutnya, upaya sosialisasi sebagai upaya pencegahan bagaimanapun memerlukan anggaran yang besar. “Sebelumnya tidak ada anggaran untuk hal ini, Dinas Pendidikan saja baru tahun ini menganggarkan hanya Rp30 juta. Di satu sisi itu hanya untuk SD, sedangkan SD kita ada 300 sekian. Ketemu angka hanya Rp90 ribu,” ungkapnya miris.
Sementara Dinas Sosial, kata dia hanya menerima anggaran untuk menjalankan program tersebut pada tahun 2020 lalu. Sedangkan saat ini, di saat kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak semakin tinggi, anggaran untuk antisipasinya justru semakin minim.
Dari hasil pertemuan yang telah digelar pihaknya dengan Dikbud, Dinsos dan DP2KBP3A bahwa sejak Januari hingga Maret ini saja Dinsos telah menerima laporan kurang lebih 30 kasus. Termasuk kasus oknum guru olahraga di salah satu SD di Kecamatan Kediri yang mencabuli 5 orang muridnya.
“Laporan dari Dinas Sosial, sampai bulan Maret ini saja sudah 30 kasus,” ungkapnya. Kondisi ini dinilai menjadi persoalan berat, karena di satu sisi Lobar saat ini sudah menyandang predikat KLA. (yud)
