28.5 C
Mataram
Senin, 25 November 2024
BerandaMataramMenyulitkan Pendataan, Banyak Warga Ber-KTP Mataram Tapi Tinggal di Daerah Lain

Menyulitkan Pendataan, Banyak Warga Ber-KTP Mataram Tapi Tinggal di Daerah Lain

Mataram (Inside Lombok) – Jumlah penduduk di Kota Mataram tercatat terus meningkat. Namun catatan ini tidak sebanding dengan perumahan yang tersedia. Hal ini menyebabkan banyak warga Kota Mataram yang memilih untuk membeli rumah di kabupaten lain, semisal Lombok Barat (Lobar).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Amran M. Amin mengatakan kondisi ini menyulitkan pihaknya dalam pendataan. “Kita harus bekerja lintas kabupaten. karena di sini daerah penyangga ini banyak sekali masyarakat kita berdomisili di Lobar, tapi KTP Mataram,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa memberikan sanksi terhadap masyarakat yang ber-KTP Kota Mataram tapi memutuskan tinggal di daerah lain. Pasalnya, tidak ada payung hukum yang mengatur tentang hal tersebut.

“Aturan sendiri yang tidak pernah memberikan kita sanksi yang berkeinginan mendapatkan dokumen mataram tapi tinggal di Lombok Barat,” katanya. Padahal seharusnya, lanjut Amran, masyarakat yang tinggal di daerah lain harus mengurus data kepindahannya. “Seharusnya ketika pindah dia harus mengurus kepindahannya,” ungkapnya.

Ia mengakui kesulitan melakukan pendataan, karena warga yang ber-KTP Kota Mataram tetap dianggap tinggal di ibukota Provinsi NTB ini. “Tidak bisa didata juga. karena dia masih ber-KTP Mataram kita anggap tinggal di Mataram,” katanya.

Kondisi ini, lanjut Amran, akan menyulitkan untuk pendataan terutama jelang pemilihan umum (pemilu). Apalagi tahun 2024 mendatang akan digelar pemilu. “Penduduk yang seperti ini yang ketika akan berkegiatan dengan pemilu coklit-nya agak kesulitan,” katanya.

Selain menyulitkan pencocokan data kependudukan, hal tersebut juga akan menyulitkan pemda dalam hal pembangunan daerah. Karena jumlah penduduk yang tinggal di daerah tidak sesuai dengan data kependudukan yang ada.

“Kaitan dengan kependudukan ini juga pembangunan. Misalnya masalah BPJS kesehatan,” katanya. Dinas Dukcapil Kota Mataram hingga saat ini belum melakukan pendataan jumlah penduduk yang ber KTP Kota Mataram tapi tinggal di daerah lain. “Sampai saat ini saya belum menginventarisir,” tegas Amran. (azm)

- Advertisement -

- Advertisement -

Berita Populer