Mataram (Inside Lombok) – Untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB merencanakan akan melakukan kajian kembali terhadap izin-izin tambang rakyat atau galian C yang ada.
Kepala Dinas ESDM NTB, H. Sahdan mengungkapkan maraknya galian C dikhawatirkan mengancam kelestarian dan ekosistem lingkungan. Dalam wacana mengkaji galian C ini, tentu ada plus minus yang harus menjadi bahan pertimbangan. Plusnya adalah lingkungan dapat terjaga dengan baik, dan keseimbangan alam dapat dijaga. Isu lingkungan ini diakui harus menjadi perhatian besarama.
“Jangan sampai lingkungan kita tidak dikendalikan. Karena kondisi di beberapa lokasi galian C mengakibatkan lingkungan kita terdegradasi. Untuk itu ada wacana akan kaji sistem zonasi lokasi,” ujar Sahdan, Rabu (5/5).
Dikatakan, untuk gambaran awal, lokasi yang sangat pas untuk pengambilan material dari galian C ini di wilayah Pringgabaya, Lombok Timur. Di mana lokasi tersebut jika dilihat secara kasat mata batuannya sangat melimpah untuk ditambang, begitu juga dengan tanahnya.
“Kita bisa saja buat zonasinya di sana, atau di wilayah mana lagi, tapi sekali lagi, harus melalui kajian terlebih dahulu,” imbuhnya.
Dicontohkan, zonasi untuk galian C paling tertib dilihat di Bali. Penambangan material hanya boleh dilakukan di wilayah Karang Asem. Apalagi pemerintah tidak membolehkannya, sehingga dapat dilihat dampak positifnya di daerah tersebut, yang mana alamnya menjadi lestari. Sehingga dapat dijual sebagai salah satu pesona pariwisata.
Begitu juga dengan NTB, jika memang rencana wacana tersebut terlaksana, maka tidak menutup kemungkinan kondisi alamnya di NTB sama seperti di Bali. Sehingga kedepannya NTB semakin dikenal pariwisatanya dengan kondisi alam yang asri.
“Kita daerah wisata juga, tapi lihat di sana sini pengerukan. Dalam jangka panjang kerusakannya akan semakin parah,” tuturnya.
Kendati demikian, dengan adanya wacana tersebut ada dampak negatif bagi penambang. Maka dari itu pemerintah provinsi NTB dalam mengambil keputusan ini sangat hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak.
Saat ini saja harga material seperti pasir, batu, dan tanah ini bisa saja mengalami kenaikan. jika lokasi pengambilannya hanya dipusatkan di satu kawasan. Maka kenaikan harga terjadi akibat jarak tempuh pengambil material jadi lebih jauh. “Makanya kita akan lebih hati-hati mengambil kebijakan yang pas,” jelasnya. (dpi)
