27.5 C
Mataram
Minggu, 24 November 2024
BerandaDaerahPembangunan Huntara Korban Abrasi di Mataram Tunggu Proses Lelang

Pembangunan Huntara Korban Abrasi di Mataram Tunggu Proses Lelang

Mataram (Inside Lombok) – Pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban abrasi di Lingkungan Mapak Indah tinggal menunggu proses lelang. Alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas itu mencapai Rp1,2 miliar.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, M. Nazaruddin Fikri mengatakan jumlah huntara yang akan dibangun sesuai dengan rencana awal sebanyak 30 unit. Pembangunan huntara ini akan dilakukan tergantung dari proses lelang.

“Semua tergantung lelang. Kalau lelangnya H-1 lebaran yang tidak bisa dibangun setelah lebaran ini karena ada proses sanggah,” katanya Rabu (5/4) pagi.

Ia mengharapkan, pembangunan huntara bagi korban abrasi bisa segera dilakukan, sehingga bisa ditempati. Pasalnya saat ini para korban masih menumpang di keluarganya, terutama yang rumahnya rusak berat.

“Harapan kita sih sebelum lebaran. Kalau melalui proses lelang ya harus dipenuhi dulu,” ungkapnya.

Bangunan huntara yang akan disiapkan Pemkot Mataram yaitu dalam bentuk permanen. “Bahannya permanen, tapi ringan. Kenapa ringan, agar cepat bisa dibangun,” kata Fikri.

Selain mempercepat pembangunan, bahan yang digunakan juga tahan terhadap cuaca. Apalagi di kawasan Lingkungan Mapak Indah sangat rawan terjadinya abrasi pantai. “Bahannya kuat dan tahan terhadap cuaca dan juga menekan cost. Ini lebih murah,” tegasnya.

Para korban yang akan menempati huntara tersebut tidak diperuntukkan untuk selamanya. Artinya, ada batas waktu yang akan diberikan pemda kepada korban hingga memiliki rumah pribadi. “Sama seperti rusunawa itu, mereka sewa. Kalau batas waktu itu nanti itu dibicarakan sama pihak yang memiliki kewenangan misalnya kabag hukum dan pihak lainnya,” katanya.

Untuk saat ini, para korban tidak akan ditarik biaya sewa untuk bisa menempati bangunan tersebut. Karena pembangunan huntara juga didasari oleh bencana yang melanda warga yang ada di Kecamatan Sekarbela. “Tapi itu nanti kebijakan Pak Wali, tapi saya rasa tidak, karena ini bencana,” ujarnya. (azm)

- Advertisement -

- Advertisement -

Berita Populer