Mataram (Inside Lombok) – Maraknya penggunaan bahasa asing saat ini menjadi ancaman eksistensi Bahasa Indonesia. Pasalnya saat ini banyak terjadi pencampuran bahasa asing dengan Bahasa Indonesia.
Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Puji Retno Hardiningtyas mengatakan penggunaan Bahasa Indonesia sudah diatur di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Adanya undang-undang tersebut jelas mengatur tata cara penggunaan Bahasa Indonesia.
“Ancaman yang paling serius terhadap keberadaan Bahasa Indonesia yaitu kehadiran bahasa asing,” katanya, Kamis (5/4) pagi.
Ia mengatakan, jika mengacu pada undang-undang tersebut maka semua harus tertib menggunakan Bahasa Indonesia, baik untuk penunjuk arah, papan nama gedung, fasilitas umum dan lainnya.
“Di sana sudah diatur bahwa pidato presiden di luar negeri pun atau forum internasional harus menggunakan Bahasa Indonesia,” katanya.
Perkembangan pariwisata saat ini, lanjut Retno, juga mempengaruhi eksistensi Bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan para pelaku pariwisata lebih mengenal penggunaan bahasa asing.
“Pariwisata itu kan ngetrend dengan bahasa asing karena individu atau pengelola maupun investornya kebanyakan orang asing,” terangnya.
Diterangkannya, upaya yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia khususnya di NTB. Kantor Bahasa Provinsi NTB melakukan pendampingan terkait bagaimana bahasa di ruang publik.
“Pendampingan dilakukan untuk perbaikan terhadap penerapan Trigatra Bangun Bahasa. Papan nama pemerintah dan lembaga. Pendampingan dilakukan terhadap 45 lembaga, terdiri atas 15 lembaga pemerintah, 20 lembaga pendidikan, dan 10 lembaga swasta,” katanya.
Kantor Bahasa, sambung Retno, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu kerja sama dari semua pihak serta dukungan dari pemerintah untuk membuat kebijakan atau regulasi terkait penerapan Trigatra Bangun Bahasa. (azm)
