Lombok Tengah (Inside Lombok) – Memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali menyoroti sejumlah hal terkait pendidikan di Loteng. Mulai dari fasilitas gedung sekolah yang saat ini kondisinya masih memprihatinkan hingga tidak layak digunakan serta angka putus sekolah yang masih terbilang tinggi.
Anggota DPRD Loteng, Lege Warman mengatakan banyaknya gedung sekolahan dalam kondisi yang memprihatinkan baik Sekolah Dasar Negeri (SDN) maupun Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) perlu jadi perhatian.
“Banyak sekolah yang gedungnya kondisi rusak parah menurut laporan yang kami terima. Terakhir yaitu 86 sekolah baik SDN maupun SMPN itu perlu menjadi atensi kita,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Loteng, Selasa (2/5/2023).
Selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng diakui telah menganggarkan pada sektor pendidikan tetap mengacu terhadap ketentuan yang ada yaitu 20 persen dari APBD. Namun pada tahun berikutnya anggaran itu diharapkan bisa ditingkatkan. Untuk itu pihaknya berharap ada keseriusan pemda untuk meningkatkan jumlah anggaran yang digelontorkan ke sektor pendidikan.
“Maka untuk ke depan kita berharap ada semacam terobosan dari pemda. Paling tidak ada komitmen untuk bisa menaikkan anggaran di sektor pendidikan di Loteng ya misalnya 23 atau 24 persen lah,” ujarnya.
Selain itu, anggota Komisi IV DPRD Loteng yang membidangi Pendidikan dan Kesehatan tersebut juga menyoroti terkait dengan banyaknya anak putus sekolah di Loteng yang terbilang cukup tinggi.
Menurutnya, sektor pendidikan merupakan salah satu variabel atau indikator penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik NTB, IPM Loteng pada posisi kedelapan dengan angka 67,57 Dari 10 kabupaten/kota.
Terkait dengan angka putus sekolah di loteng yang tinggi, ia mengaku cukup sering menyampaikan hal tersebut kepada dinas terkait. “Kita coba hitung secara sistematis angka itu sampai duaribuan pertahun, kita minta dinas validasi data by name by area supaya kita tau permasalahannya, padahal pendidikan ini gratis kalau soal itu saya gag yakin,” terangnya.
Ia meminta pihak Bappeda untuk melakukan assessment dan melakukan pengkajian terhadap masih tingginya angka putus sekolah di Loteng. “Untuk itu kita kita bisa melakukan langkah-langkah apa kedepannya,” tandasnya.
Sementara Itu, Ketua Komunitas Tastura Mengajar, Lalu Gitan Pragana mengatakan sudah bertahun-tahun pihaknya konsen pada isu pendidikan terkhusus di wilayah Loteng. Ia menceritakan pengalamannya, bahwa di beberapa wilayah anak-anak masih banyak yang kesusahan menjangkau akses ke sekolah.
“Bahkan ada di wilayah selatan, anak-anak banyak yang harus berjalan berjam-jam jauhnya untuk bisa belajar sampai ke sekolah” lanjut Gitan.
Belum lagi kata dia, terdapat juga sekolah yang mungkin hampir roboh, karena kurangnya perhatian pemerintah untuk perbaikan. “Saya rasa sudah jadi rahasia umum, kalau di Loteng banyak bangunan sekolah yang hampir mau roboh karena minimnya bantuan perbaikan,” urainya.
Dengan kondisi tersebut pihaknya mendorong pihak terkait untuk lebih fokus memperhatikan akses dan sarana pendidikan dalam konteks hari ini. Sebab pendidikan baginya, merupakan kebutuhan paling dasar untuk membangun SDM kita.
“Jika pendidikan masih saja dikesampingkan, maka akan berimplikasi dengan berbagai hal, mulai dari kasus nikah dini, stunting serta kemiskinan akibat kualitas SDM kita yang minim untuk bekerja di pos-pos strategis,” tandasnya. (fhr)
