Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat (Lobar) dinilai belum fokus menentukan langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko potensi bencana di kawasan wisata Senggigi. Padahal, upaya mengatasi masalah itu disebut membutuhkan adanya pemikiran yang sama antara semua pihak dalam upaya meminimalisir risiko tersebut, terutama yang berkaitan dengan persoalan tata ruang.
“Wabil khusus untuk daerah Senggigi perlu mendapat atensi yang serius terkait persoalan tata ruang, isu lingkungan dan persoalan izin mendirikan bangunan,” ujar Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah saat dimintai tanggapan, Rabu (10/05/2023).
Menurutnya, bagaimanapun kondisi geografis daerah tersebut yang rawan terhadap berbagai potensi bencana juga harus dijadikan pertimbanan. “Kita harus jujur dan menyadari bahwa daerah kita ini adalah daerah yang rawan terhadap berbagai potensi bencana,” imbuh Abu, sapaan akrabnya.
Ia menilai pihak-pihak terkait belum fokus untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat. Karena lebih banyak fokus pada penanggulangan pascabencana, bukan memaksimalkan mitigasi untuk mencegah bencana serupa yang masih berulang kali terjadi di lokasi yang sama.
“Saya melihat kita belum fokus untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dalam hal penanggulangan bencana tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun langkah-langkah penanggulangan risiko berbasis komunitas,” ketus politisi dari PKS ini.
Kata dia, pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat harusnya sudah banyak belajar dari kejadian-kejadian bencana di masa lalu. Terlebih sejak terjadinya gempa bumi, hingga banjir dan longsor besar yang terjadi pada akhir tahun 2021 lalu.
“Itu adalah pelajaran berharga agar daerah ini dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjadikan daerah dan masyarakatnya menjadi masyarakat yang tangguh bencana,” jelas dia.
Abu khawatir, jangan sampai citra Senggigi yang menjadi salah satu kawasan wisata unggulan Lobar nantinya tercoreng dan justru dicap menjadi kawasan wisata langganan banjir. Karena dalam sepekan saja, kawasan tersebut sudah dua kali disambangi air bah.
Sehingga dirinya menilai perlu ada monitoring dan evaluasi yang lebih detail dan kajian yang lebih mendalam untuk mencari solusi yang tepat, terkait persoalan tersebut. (yud)
