Lombok Barat (Inside Lombok) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mencatat pada 2022 lalu masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten tersebut yang realisasi pendapatannya di bawah 50 persen. Untuk itu, Bupati Lobar diminta mengatur mekanisme sanksi bagi kepala OPD yang sumbangsihnya untuk pendapatan asli daerah (PAD) terbilang rendah.
“Kami minta Pak Bupati memberikan sanksi kepada OPD, seperti Dinas Pertanian dan Kelautan Perikanan serta kepada OPD penghasil PAD yang tidak mencapai target di atas 50 persen,” tegas anggota DPRD Lobar, Lalu Irwan yang juga selaku Jubir Fraksi Gabungan LKPJ Bupati Lobar Tahun 2022 beberapa hari yang lalu.
Dia menilai, capaian PAD yang angkanya ada di bawah 50 persen itu sungguh miris. Sehingga pihaknya mendorong supaya OPD penghasil PAD dapat memaksimalkan target capaian mereka. Terlebih dengan kondisi fiskal daerah saat ini yang dirasa masih kurang baik.
Salah satu upaya untuk memaksimalkan PAD tersebut, kalangan DPRD juga mendorong Pemda Lobar bisa memaksimalkan pengoperasian Terminal Segenter, Lembar. Selain untuk optimalisasi PAD, Terminal Segenter juga harusnya dimanfaatkan untuk mengantisipasi parkir liar di bahu jalan yang selama ini juga banyak dikeluhkan pengendara, karena dianggap membahayakan. “Itu juga untuk peningkatan PAD,” lugasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak percepatan penyelesaian pembangunan dermaga-dermaga yang dimiliki oleh Lobar. Baik yang ada di kawasan Senggigi maupun Sekotong. Mengingat sektor itu juga bisa menjadi salah satu penunjang peningkatan PAD. Selain itu, Pemda Lobar juga dinilai perlu lebih mengupayakan pemberdayaan BUMD, guna peningkatan PAD secara optimal.
Menanggapi hal itu, Sekda Lobar, H. Ilham mengatakan semua masukan dan kritikan yang konstruktif dari DPRD Lobar tentu akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan ke depannya. Pihaknya pun menyatakan akan terus mengevaluasi OPD yang ada, dari berbagai aspek. “Masukan ini jadi bahan pertimbangan kami,” ujarnya. (yud)
