Mataram (Inside Lombok) – Presiden Joko Widodo ingatkan waspada ancaman krisis pangan global yang melanda dunia. Termasuk Indonesia, karena ketidakpastian ekonomi dunia, geopolitik dan perubahan iklim. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan itu terjadi, pemerintah melakukan sensus pertanian 2023 demi akurasi data. Sehingga ada langkah strategis pengambilan kebijakan bisa dilakukan pemerintah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Wahyudi menerang sekarang secara global krisis pangan tengah melanda dunia. Termasuk di Indonesia, ada sekitar 19.600 lebih orang yang meninggal akibat adanya krisis pangan ini. Karena itu secara nasional presiden selalu menyampaikan soal potensi pertanian yang sangat strategis dan membutuhkan kebijakan yang strategis juga.
“Itu juga membutuhkan data-data yang benar-benar strategis, sehingga data dari pertanian ditunggu-tunggu oleh pemerintah,” ujar Wahyudin, Senin (29/5). Untuk itu, para petugas yang turun melakukan sensus diminta pemalukan pendataan dengan baik dan sesuai fakta di lapangan. “Karena kebijakan yang tepat bersumber dari data yang akurat,” terangnya.
Sensus pertanian yang dilakukan oleh 4.477 petugas akan mendata 7 sub sektor pertanian. Di antaranya, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kelautan. Kemudian kehutanan dan jasa pertanian, serta perkebunan.
“7 subsektor itu yang akan kita lakukan pendataan secara keseluruhan, baik perorangan maupun oleh perusahaan, badan usaha yang berbadan hukum misalnya juga oleh kelompok tani dan usaha tani lainnya. Itu juga kita lakukan pengumpulan datanya,” bebernya.
Pengumpulan data dari sensus pertanian yang dilakukan dalam rentan waktu 2 bulan. Mulai 1 juni 2023 – 31 juli 2023. Sehingga diharapkan petugas sudah turun pada 1 Juni 2023. Nantinya dalam pendataan setiap rumah didatangi.
“Ada dua kelompok, yang wilayah konsentrasi dan wilayah non konsentrasi. Kalau wilayah konsentrasi, kita setiap rumah dari rumah ke rumah kita datangi. Tetapi kalau non konsentrasi, kita datangi disitu ada usaha. Siapa saja yang ada di dalam usaha itu didata,” jelasnya.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi mengatakan seharusnya sensus pertanian dilakukan minimal lima tahun sekali, agar pemerintah bisa memutuskan sebuah kebijakan dengan tepat. Sensus pertanian 2023 dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari 1 Juni 2023 hingga 1 Juli 2023. Diharapkan usai sensus rampung, Kementerian Pertanian akan mempunyai data yang akurat sebagai penentu kebijakan. (dpi)
