Mataram (Inside Lombok) – Program Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerapkan sistem marketplace guru dinilai masih belum ada sosialisasi ke tingkat pemerintah daerah. Hal itu membuat program yang dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut belum banyak dipahami.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB, Yusuf mengakui belum mengetahui mekanisme di tingkat pemerintah. Padahal marketplace ini merupakan platform digital sehingga profil dari guru dapat diketahui oleh masyarakat. Bahkan dapat mempermudah proses rekrutmen calon pengajar, dengan melihat profil calon pengajar di marketplace itu untuk memenuhi kebutuhan guru di NTB.
“Saya mendukung program Kemendikbud Ristek sistem marketplace guru. Hanya saja kami berharap sosialisasi bagaimana mekanisme marketplace yang diharapkan oleh pemerintah,” kata Yusuf, Selasa (20/6).
Yusuf mempertanyakan rancangan marketplace guru itu. Terutama dalam proses rekrutmen guru oleh pemerintah daerah. Sehingga dapat diketahui jumlah kebutuhan guru, agar tidak terjadi pertentangan antara kebutuhan guru daerah dengan pemerintah pusat.
“Seperti apa sih rancangan marketplace yang dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ucapnya.Selain itu, sistem marketplace guru harus ada sinergitas dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan, agar sejalan dengan program pemerintah daerah terkait jumlah rekrutmen calon guru.
Selain itu perlu juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti BKSDM, sehingga diketahui jumlah dan kriteria guru yang dibutuhkan serta mata pelajaran apa saja yang masih membutuhkan. “Marketplace guru sangat dibutuhkan dalam kualifikasi dan kompetensi guru,” jelasnya. (dpi)
