Lombok Barat (Inside Lombok) – Sebagai upaya mempercepat pelayanan jaminan kesehatan untuk masyarakat Lobar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) bersama seluruh puskesmas se-Lobar jalin kerja sama. Harapannya, kerja sama itu bisa mempermudah pelayanan administrasi kependudukan, khususnya untuk perubahan KK, penerbitan akta kelahiran, kartu identitas anak, serta akta kematian.
“Sebelumnya kita telah bekerja sama dan efektif beroperasi dalam pembentukan kios adminduk di 3 puskesmas dan 2 RSUD. Hari ini sisanya sebanyak 17 (puskesmas). Sengaja kita percepat dalam rangka dukungan kepada program UHC (Universal Health Coverage),” terang Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H. Saepul Ahkam, Selasa (04/07/2023).
Dia mengakui, dukungan terhadap UHC ini akan difokuskan dengan menerbitkan adminduk untuk kelahiran, penyelarasan dan validasi data kependudukan, serta penon-aktifan NIK bagi warga yang sudah meninggal dunia.
“Sudah seminggu ini kami bekerjasama dengan pemerintah desa untuk memvalidasi data dan memverifikasi warga yang sudah meninggal. Namun di data kependudukan masih tercatat hidup,” ujar dia.
Kepala Dinas Kesehatan Lobar, Arief Suryawirawan menerangkan berdasarkan data yang dicatat pihaknya, warga Lobar yang terakomodir jaminan kesehatan sudah mencapai 90,53 persen. “Tinggal 4,47 persen kita akan mencapai UHC. Jika 95 persen warga kita telah terjamin kesehatannya melalui program jaminan kesehatan dari berbagai sumber pembiayaan, maka Lobar sudah UHC,” ujarnya.
Menurutnya, jika seluruh sumber pembiayaan bisa berjalan efektif, maka tidak akan ada lagi warga Lobar yang tidak tertangani pengobatannya, tanpa jaminan kesehatan. “Kalau merujuk data yang ada, kekurangan kita hanya untuk membiayai sekitar 32 ribu warga yang perlu dicarikan sumber pembiayaannya,” terang dia.
Arief juga mengakui terkait persoalan di BPJS, banyak warga yang sudah meninggal tapi masih tetap tercatat sebagai peserta BPJS. Sehingga menjadi beban tersendiri bagi APBN. Oleh karena itu, validasi data melalui pelaporan kematian diharapkan dapat mensinkronkan data dan memberi kesempatan kepesertaan bagi masyarakat yang berhak dan masih hidup.
Bupati Lobar, Fauzan Khalid pun berharap agar seluruh jajarannya dapat berkolaborasi bekerja sesuai tugas dan fungsinya. “Ini pekerjaan harus dituntaskan secara bersama-sama. Saya berharap UHC ini bisa kita mulai bulan Agustus dan tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bisa berobat karena soal biaya,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan soal sasaran dan sumber pembiayaan yang harus segera dipetakan oleh jajarannya. “Termasuk soal pembiayaan, bisa dari APBN dan APBD Kabupaten, dan bahkan jika dibolehkan aturan dengan Dana Desa secara proporsional. Katakanlah untuk kebutuhan tiga bulan terakhir di APBD tahun ini, kita bisa siapkan anggarannya,” tandasnya. (yud)
