Lombok Tengah (Inside Lombok) – Marak kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTB, khususnya menimpa warga Lombok Tengah (Loteng). Beberapa waktu lalu, sekitar 13 orang warga Loteng yang hendak diberangkatkan lewat jalur non prosedural bahkan dipulangkan.
Wakil Bupati Loteng, M Nursiah meminta kepada kepala dusun (kadus) dan kepala lingkungan (kaling) supaya memantau warganya guna meminimalisir pemberangkatan CPMI non prosedural. Pasalnya, hal itu rentan berakhir sebagai kasus TPPO.
“Kita minta kepala dusun dan kepala lingkungan agar mengawasi warganya secara rutin, sehingga TPPO ini tidak ada lagi,” ujarnya, Selasa (4/7/2023).
Menurutnya Nursiah, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tindak pidana perdagangan orang. “Kita terus koordinasi kepada Disnaker Provinsi untuk tetap lakukan sosialisasi mengenai TPPO ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tidak hanya warga yang belum berangkat, pihaknya juga terus berupaya agar PMI ilegal yang sudah berada di luar negeri supaya segera dipulangkan. “Kita berharap warga kita yang jadi PMI yang berstatus ilegal agar pulang dengan aman,” tandasnya. (fhr)
