Lombok Barat (Inside Lombok) – Maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di Lombok Barat (Lobar) dinilai harus dibarengi dengan fasilitas tempat rehabilitasi yang ada di tingkat kabupaten. Terlebih banyak lahan Pemda Lobar yang saat ini tidak dimanfaatkan.
“Saya berharap Lobar punya tempat untuk rehabilitasi sendiri, kayak pengguna dan pengedar,” ungkap Kades Perampuan, H. Zubaidi saat dikonfirmasi Kamis (06/07/2023). Menurutnya, tak bisa dipungkiri kasus penyalahgunaan narkotika masih banyak terjadi di Lobar. Tidak terkecuali di Desa Perampuan, di mana beberapa kali ada warga yang digerebek karena kasus tersebut.
“Kayak kemarin ada warga kami rehab diserahkan ke BNN, lalu direkomendasikan ke Napza yang ada di RSJ. Nah yang di RSJ ini bisa direhab, tapi tidak mampu memberikan solusi (jangka panjang),” bebernya.
Menurut Zubaidi, rehabilitasi tidak begitu efektif sebagai solusi jangka panjang jika tidak dibarengi dengan pelatihan keterampilan dan yang lainnya. Pasalnya, rata-rata oknum yang terlibat penyalahgunaan narkotika tersebut adalah mereka yang kondisinya terdesak secara ekonomi.
“Sekarang ini kan banyak lahan pemda yang tidak pernah dimanfaatkan dan ada dana hibah, dan pokir para pejabat. Kenapa tidak dilakukan (pengadaan fasilitas rehabilitasi)? Kalau ingin ada perubahan,” tegasnya.
Ia pun berharap Pemda Lobar dapat melakukan upaya itu, guna menyelamatkan generasi penerus dari bahaya ancaman penyalahgunaan narkotika yang saat ini kian memprihatinkan di Lombok Barat. “Maka ini penting, karena ini menyangkut manusia. Jangan sampai manusia ini ke depannya semakin tidak jelas nasibnya. Karena narkoba ini sekarang beredar besar, rawannya di Lobar jadi rangking kedua di NTB,” khawatirnya.
Menurut Zubaidi, bukan hanya Desa Perampuan saja yang rawan dan menjadi kawasan yang sering digrebek polisi, melainkan juga desa-desa tetangganya yang juga menghadapi masalah serupa. Ia pun mengaku selama ini pihaknya selalu berupaya menggandeng dan memberikan pemahaman dengan pendekatan yang baik, ketika ada warganya yang dilaporkan terindikasi terlibat penyalahgunaan narkotika.
“Kami atas nama pemerintah desa diminta datang oleh RT, kadusnya dan berikan nasehat kepada yang bersangkutan, tapi kalau sudah begitu tidak bisa, ya itu sudah ranahnya APH,” pungkasnya. (yud)
