Lombok Barat (Inside Lombok) – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) sampai dengan pertengahan 2023 ini baru Rp100 miliar lebih dari target Rp346 miliar. Capaian PAD yang seret itu pun sangat disayangkan. Terlebih Lobar dinilai memiliki banyak potensi yang bisa menjadi sumber pemasukan bagi daerah jika dikelola dengan baik.
Kalangan DPRD Lobar pun dengan keras menyoroti capaian PAD itu. Wakil Ketua DPRD Lobar, Nurul Adha menilai jika dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB, Lobar termasuk daerah yang memiliki sumber PAD yang terbilang cukup variatif, terutama dari sisi destinasi wisata. Karena di Lobar ada begitu banyak wisata seperti pantai, pegunungan, gili, bahkan hiburan malam.
Berbagai potensi itu dinilai menjadikan Pemda Lobar tidak punya alasan untuk tidak maksimal dalam perolehan PAD. Karena itu, Adha pun mengungkit adanya kesan PAD seret lantaran kepala OPD yang bertugas menggaet pajak dan retribusi akan pensiun dalam waktu dekat, sehingga tidak bekerja maksimal.
“Kalau kemudian hanya karena mau memasuki masa berakhir (pensiun, Red) kemudian tidak optimis, pasti berdampak kepada hasil kerja,” ujar Adha usai rapat badan anggaran dengan TAPD di gedung DPRD Lobar, Senin (10/7/2023) kemarin.
Karena itu, ia meminta agar Bupati Lobar dapat mengevaluasi penempatan orang yang akan dipilih menjadi kepala OPD. Jangan justru menempatkan orang yang sebentar lagi pensiun di OPD yang strategis dalam pencapaian PAD.
Sementara itu, Kepala Bapenda Lobar, M. Subandi yang dikonfirmasi usai rapat bersama DPRD mengaku dirinya berkomitmen untuk bisa mencapai seluruh target PAD tersebut, sebelum masa jabatannya berakhir di September mendatang.
“Saya punya beban moral, apabila mau mengakhiri (masa jabatan) kita harus baik, sesuai dengan target. Bagaimana mungkin misal saya mau nyalon (legislatif) target saya turun, kan dinilai masyarakat saya tidak memiliki prestasi dan berpengaruh kepada elektabilitas,” ujar pria asal Narmada itu, Selasa (11/07/2023) siang tadi.
Saat disinggung terkait fenomena kepala OPD yang mulai ogah-ogahan karena masa jabatannya akan berakhir, Subandi mengaku dirinya tak seperti itu. “Bagaimana kita tidak memungut PAD sementara kondisinya setiap bulan ada kebutuhan daerah. Contoh kebutuhan itu gaji DPRD, kemudian gaji pegawai honor yang mencapai lima ribu orang itu kan kebutuhan yang harus terpenuhi,” paparnya.
Namun, mengenai penilaian DPRD yang menyangkut minimnya PAD dari sektor pariwisata yang belum tergarap, Subandi menilai semua itu tergantung sinergi lintas sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Baik itu dinas yang menangani penerangan jalan umum kawasan wisata, dinas kebersihan, hingga bagaimana promosi yang dilakukan oleh Dinas pariwisata. Begitu pun dengan OPD-OPD penghasil PAD lainnya.
“Karena kita Bapenda itu tukang pungut apabila ada kegiatan, restoran dan hotel ada tamu. Ketika ada transaksi, di situ ada pajak 10 persen yang kita pungut. Ketika pariwisata menggeliat otomatis PAD meningkat,” tandas mantan kepala DPMPTSP Lobar ini. (yud)
