Mataram (Inside Lombok) – Pemprov NTB mewacanakan rasionalisasi anggaran untuk belanja eksekutif dan legislatif pada APBD Perubahan 2023. Kabar ini justru menjadi momok bagi jasa konstruksi, lantaran pemerintah akan memangkas anggaran untuk pembangunan fisik.
“Ini mimpi buruk bagi dunia kontraktor, sejak masa (pandemi) Covid-19 aktivitas dunia konstruksi nyaris terhenti. Anggaran-anggaran untuk pembangunan fisik oleh pemerintah ditunda, malah dipangkas. Kecuali untuk proyek yang urgen,” ujar Pengurus Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Lombok Barat, Tauni, Jumat (14/7).
Tauni sendiri mengaku dirinya adalah salah satu dari sekian kontraktor yang masih dihutangi Pemprov NTB. Termasuk dirinya, masih tersisa ratusan miliar hutang Pemprov NTB kepada kontraktor belum dibayarkan, karena terbatasnya kemampuan finansial daerah.
“Perusahaan saya saja itu terima enam paket proyek (fisik) dari Pemprov NTB. Dari enam paket, tiga paket sudah terbayar. Tinggal tiga paket belum (dibayar, red),” terangnya.
Kendati, diakuinya Pemprov NTB telah menyampaikan komitmen ingin menyelesaikan hutang kepada kontraktor ini sebelum berakhirnya masa kepemimpinan kepala daerah.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, hutang Pemprov NTB itu pun rencananya akan diselesaikan Juli ini. Pembayaran itu pun sangat dinantikan, lantaran paket-paket yang sudah dikerjakan dimodali dengan meminjam dana dari pemodal.
“Sementara kita gadai dulu asset-aset tidak bergerak ini. Kita didesak sama orang tempat kita meminjam uang. Sementara pembayaran dari pemerintah belum diselesaikan,” bebernya.
Diakui Tauni, kondisi saat ini sangat memprihatinkan bagi dunia konstruksi. Lantaran kontrak masih wait and see (menunggu dan melihat), sehingga belum ada paket-paket proyek lain sembari menunggu kepastian. Begitu juga dengan paket proyeknya belum dirilis kembali oleh pemerintah.
“Dampaknya perusahaan-perusahaan kontraktor mati suri, karena tidak ada proyek yang dikerjakan (akibat belum dibayar, Red),” ujarnya. Tak hanya itu saja, karyawan perusahaan kontraktor juga banyak diistirahatkan sampai menunggu situasi membaik.
Kondisi saat ini disebutnya hanya bisa ditahan oleh perusahaan-perusahaan besar yang masih bisa mengerjakan proyek strategis pemerintah. Sementara perusahaan-perusahaan yang lebih kecil harus menelan ludah. “Makanya sekarang banyak kontraktor alih profesi supaya bisa bertahan. Kalau mengandalkan dari kontraktor mimpi buruk sudah,” katanya. (dpi)
