Mataram (Inside Lombok) – Panggilan darurat atau call center 112 di Kota Mataram tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. Bahkan, nomor panggilan darurat tersebut hanya dijadikan sebagai mainan untuk telepon prak oleh sejumlah oknum.
“Ada persoalan teknis juga. Kadang-kadang aplikasi ini sering di-prank. Sering macet, paling banyak itu di-prank. Orang sering ngecek nomor itu masih aktif atau nggak,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa, Selasa (25/7) pagi.
Ia mengatakan panggilan darurat 112 tidak efektif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat darurat. Hal ini disebabkan karena nomor panggilan tersebut bukan menjadi satu-satunya kanal yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika mengalami kedaruratan.
“Polisi punya nomor panggilan untuk kedaruratan, rumah sakit punya, pemadam punya, PLN punya dan semua punya,” katanya. Ketidakefektifan nomor kedaruratan tersebut, Nyoman menegaskan bukan kesalahan dari pemerintah daerah.
Hal ini disebut karena pemerintah pusat yang dinilai tidak konsisten untuk menentukan panggilan darurat. “Dulu ada namanya single sistem atau satu kanal kedaruratan sama seperti yang dilakukan negara lain,” ujarnya.
Dia menyebut, masing-masing kementerian memiliki kanal kedaruratan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kanal 112 yang dibuat tidak dimanfaatkan dengan maksimal. “Masing-masing kanal masih memiliki kanal pengaduan sendiri,” kata Nyoman.
Meski tidak dimanfaatkan maksimal, Dinas Kominfo Kota Mataram harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp168 juta per tahun untuk membiayai kanal tersebut. “Dua tahun sistem informasi ini diberlakukan gratis, tapi dua tahun setelahnya itu harus dibiayai oleh pemerintah daerah,” katanya.
Saat ini, melihat ketidakefektifan kanal tersebut Dinas Kominfo Kota Mataram masih mempertimbangkan apakah kontrak tersebut akan diperpanjang atau tidak. Koordinasi yang dilakukan saat ini, Diskominfo Kota Mataram meminta keringanan pembayaran. “Mudahan ini bisa disetujui. Karena terus terang ini berat kondisi fiskal kita,” tegasnya.
Lambannya respon saat menghubungi kanal 112, Nyoman mengaku disebabkan karena masing-masing instansi memiliki nomor pengaduan sendiri. “Tapi sekarang Kota Mataram sudah punya dua kanal pengaduan publik. Kanal kedaruratan dan non kedaruratan,” katanya. (azm)
