Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemda Lobar menanggung utang sebesar RP1,137 miliar ke RSUD Provinsi NTB. Utang itu berasal dari tagihan bantuan sosial (bansos) pengobatan masyarakat kurang mampu. Kepada Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Arief Suryawirawan mengaku pembayaran utang itu akan diajukan di APBD perubahan mendatang.
“Itu kan memang ada tagihan bansos kita, nah kan sekarang mau kita bayar semua, tapi memang anggaran kita masih terbatas,” ujar Arief saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (25/07/2023).
Kata dia, utang itu tidak hanya di RSUD NTB, tetapi juga ada di RSUD Tripat, Gerung dan RSUD Awet Muda, Narmada. Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda Lobar saat ini, pihaknya belum mampu melunasi seluruhnya.
“Belum bisa kita lunasi semua, tapi sudah kita bayarkan lebih dari setengahnya,” imbuh dia. Arief pun tak menampik pihaknya sudah ditagih oleh RSUD NTB, terlebih ada instruksi dari inspektorat provinsi agar piutang dari masing-masing kabupaten/kota yang kini masih memiliki hutang pelayanan itu bisa segera melunasinya.
“Sudah sih ada tindak lanjutnya dan sudah kita berikan ke inspektorat provinsi hasil pembayaran kita (yang sebelumnya). Kan sebelumnya itu berapa, tapi sudah kita bayar banyak,” terangnya.
Disebutkan, utang sebesar Rp1,137 miliar itu merupakan sisa yang belum mampu dibayarkan Dikes Lobar sejak 2022 hingga saat ini. Sebelumnya, nominal utang tersebut lebih besar daripada itu. Lantaran keuangan daerah yang saat ini sedang tidak stabil, sehingga tagihan utang dari penggunaan bansos itu pun membengkak.
Arief mengatakan pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk pembayaran utang tersebut pada APBD perubahan tahun ini. Namun, jika utang itu tetap tak mampu dibayarkan oleh daerah di tahun ini, pihaknya akan mengupayakan supaya pelunasan bisa masuk prioritas pada APBD murni 2024.
“Dalam kita membayar (utang pelayanan) ini kan kita juga harus membagi ke RSUD Tripat, terus ke rumah sakit provinsi. Semua harus dapat bayaran, adil lah,” jelasnya.
Sejauh ini, diakuinya banyak permintaan penggunaan bansos dari pengobatan masyarakat Lobar kurang mampu. Sehingga tagihan biaya pelayanan tersebut tak tentu nominalnya per bulan, tergantung jumlah pasien yang dirujuk untuk berobat menggunakan bansos ke rumah sakit tersebut.
“Banyak yang minta bantuan bansos, sehingga penggunaan bansos menjadi naik,” beber dia.Pihaknya tak berani menjamin utang itu akan langsung bisa dilunasi seluruhnya, karena sangat tergantung dengan kondisi fiskal daerah saat ini. Namun pihaknya memastikan akan tetap membayar piutang tersebut.
“Tetap kita akan melunasi, itu kan kewajiban. Kita juga paham rumah sakit pasti sangat membutuhkan anggaran untuk biaya operasionalnya,” pungkas dia. (yud)
