Mataram (Inside Lombok) – Walikota Mataram, Mohan Roliskana angkat bicara terkait masalah yang terjadi selama proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) berlangsung. Pasalnya, banyak keluhan orang tua wali yang diterima.
Mohan pun mengingatkan kegaduhan yang terjadi selama PPDB tingkat SMA ini jangan sampai membuat anak-anak di Kota Mataram menjadi korban. Menurutnya, anak-anak di Kota Mataram tentu juga ingin bersekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya.
Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi NTB diminta menerapkan jalur zonasi sesuai aturan yang berlaku. “Disdikbud NTB seharusnya lebih mengembalikan semangat zonasi ini sesuai dengan aturan, dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Jangan sampai anak-anak Mataram menjadi korban,” katanya Rabu (26/7) pagi.
Ia meminta penjelasan yang komprehensif dari Disdikbud NTB dengan masalah yang terjadi saat ini. Banyaknya keluhan yang diterima, Mohan mengaku memang bukan kewenangannya untuk bisa menyelesaikan secara langsung.
“Kita berharap ada penjelasan yang komprehensif, dari Disdikbud tentang pola ini. (Masyarakat) yang datang ke kita banyak menyampaikan keluh kesah. Cuma karena ini di luar kewenangan kita, harapan bisa diselesaikan dengan baik,” katanya.
Ia merasa ikut prihatin dengan kegaduhan PPDB tingkat SMA yang terjadi tahun ini. Karena banyak anak-anak di Kota Mataram yang tidak bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) karena belum mendapatkan sekolah sesuai zonasinya.
“Pertama, saya ada keprihatinan berkaitan dengan penerimaan siswa baru tahun ini. Karena keluhan masyarakat Kota Mataram berkaitan dengan anak-anak mereka sampai hari ini masih menggantung,” ujarnya.
Ia mengatakan, selain jalur zonasi penerimaan siswa baru juga melalui prestasi hingga perpindahan orang tua. Kalaupun tidak bisa diterima melalui jalur prestasi, para peserta didik bisa diterima melalui jalur zonasi. “Berikan porsi yang proporsional untuk anak-anak di Kota Mataram yang memang dekat sesuai zonasi mereka,” katanya.
Mohan meminta hal ini menjadi perhatian Disdikbud NTB. Karena kisruh PPDB tahun ini membuat orang tua resah dengan sekolah anak-anaknya. Selain itu, kondisi ini juga bisa mempengaruhi psikologi anak. “Tolong agar ini menjadi perhatian khusus. Jangan sampai kemudian orang tua sampai hari ini mereka resah, tak dapat kepastian dimana anak mereka mengenyam pendidikan,” tegasnya.
Ia menyetujui, jika verifikasi KK ulang dilakukan agar semua lebih jelas. Kebijakan ini juga bisa untuk memperjelas para siswa yang sekolah di Kota Mataram. “Supaya clear semuanya. Ini zamannya kita terbuka supaya tidak ada persepsi liar yang berkembang di masyarakat mengenai proses seleksi penerimaan siswa baru ini,” katanya. (azm)
