Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak delapan kabupaten/kota di Provinsi NTB sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ahmadi mengatakan saat ini pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar Rp13 miliar ke BNPB RI untuk membantu penanganan kekeringan itu.
Diakuinya, penanganan kekeringan setiap tahunnya tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah daerah saja. Terlebih di NTB hanya Kota Mataram yang tidak mengalami kekeringan parah setiap tahunnya, sementara kabupaten/kota lain tetap terdampak.
“Sekarang sudah mulai ada delapan kabupaten/kota yang mengatakan siaga darurat. Tinggal Lombok Tengah saja (yang belum menetapkan), tapi masih proses,” katanya, Rabu (2/8) siang.
Ia mengatakan, BPBD NTB akan langsung mendatangi BNPB RI minggu depan untuk membahas kekeringan yang terjadi. Anggaran yang diusulkan tersebut untuk alokasi pembelian air bersih yang akan didistribusikan ke masyarakat selama musim kekeringan.
“Minggu depan ini kita berangkat ke BNPB. Biasanya untuk beli air mobil tangki untuk dibagi-bagi ke masyarakat,” katanya. Penanganan kekeringan tidak saja oleh Pemprov NTB, melainkan juga kabupaten/kota. Selain dari BPBD, penanganan juga dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. “Teman-teman dari pemkab sudah melakukan itu. Artinya bukan hanya ke BPBD tapi juga ke dinas lain,” lanjut Ahmadi.
Ia mengungkapkan, pemenuhan air bersih tidak saja melalui pendistribusian, melainkan juga pembuatan sumur bor untuk jangka panjang. Selain itu, pengurangan mitigasi bencana mulai embung, bendungan dan beberapa cara lainnya. “Ada lewat sumur bor, bendungan, itu untuk mengurangi risiko bencana,” katanya.
Diungkapkan, pihaknya belum memiliki gambaran bantuan dana penanganan kekeringan yang akan diberikan pemerintah pusat. Jika tidak bisa terpenuhi melalui bantuan pusat, maka BPBD NTB juga akan mengajukan bantuan dari dana CSR yang ada. “Kita lihat berapa hasil kita pusat baru nanti kita ke CSR yang ada,” tutupnya. (azm)
