Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram mulai merencanakan pemindahan sejumlah pelayanan masyarakat. Salah satu yang mulai direncanakan yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas Mataram, karena saat ini kunjungan semakin meningkat dan tidak sebanding dengan kapasitas gedung.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram, Muhammad Ramayoga mengatakan kunjungan ke Puskesmas Mataram sudah cukup tinggi. Hal ini berdampak pada kapasitas bangunan yang tidak bisa lagi menampung.
“Ini areanya juga terbatas. Sekarang bagaimana caranya supaya tingkat pelayanan itu lebih bagus,” katanya, Selasa (8/8) pagi. Dijelaskan Rama, pemindahan pusat layanan ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Karena bangunan yang akan digunakan juga masih dalam tahap kajian. “Kita masih carikan lokasi di mana untuk Puskesmas Mataram ini,” lanjutnya.
Berdasarkan hasil dari pemantauan yang dilakukan, sejumlah sekolah dasar di Kota Mataram yang mengalami kekurangan peserta didik dapat dialihkan fungsi bangunannya untuk pelayanan kesehatan. Terlebih Dinas Pendidikan Kota Mataram berencana menggabungkan sekolah-sekolah tersebut.
“Ada sekolah yang muridnya sedikit. Jaraknya antara satu sekolah dengan sekolah yang lain berdekatan. Salah satunya itu SDN 19 dan SDN 15,” katanya. Kedua sekolah ini juga lanjut Yoga, peserta didiknya tidak terlalu banyak. Untuk penggabungan sekolah ini masih dalam tahap kajian.
Jika rencana itu memungkinkan, maka SDN 19 Mataram akan dipindah ke SDN 15 Mataram yang memiliki area lebih luas. “Jadi nanti SDN 19 ini kita jadikan Puskesmas Mataram. Itu masih di wilayah Mataram. Itu sih yang kemarin hasil diskusi,” ujarnya.
Untuk target waktu, sambung Yoga, akan diusahakan bisa terealisasi di 2025 mendatang. Karena pemanfaatan bangunan sekolah menjadi fasilitas kesehatan tergantung dari Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Ini kan dari Dinas Pendidikan dulu apakah memungkinkan untuk merger sekolah atau tidak kan gitu,” ucapnya.
Kebijakan ini lanjutnya akan diusulkan ke pimpinan daerah apakah disetujui atau tidak. Jika sudah disepakati maka akan menjadi pembahasan perencanaan. “Tahun 2024 itu untuk pembahasan dan kalau memungkinkan kenapa tidak di tahun 2025 mungkin,” tegasnya. (azm)
