Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai menjajaki potensi hutan mangrove yang ada untuk masuk dalam pasar perdagangan karbon (carbon trading). Terlebih saat ini kredit karbon telah menjadi perhatian dunia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim menerangkan hutan mangrove yang bisa menghasilkan O2 dapat didorong sebagai salah satu alternatif komoditas produktif untuk pasar perdagangan karbon. Bahkan sekarang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun proses untuk penjualan karbon ini.
“Alhamdulillah, kita NTB sesungguhnya punya potensi mangrove yang cukup luas, tapi yang banyak untuk menghasilkan karbon sementara ini mangrove dan padang lamun,” ujarnya. Pihaknya mencatat luas hutan mangrove di NTB sendiri mencapai 600 ribu hektare. Namun kini ada penyusutan dan tersisa sekitar 400 ribu hektare.
Jika pengelolaan hutan mangrove bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan O2, maka NTB bisa terlibat langsung dalam pasar perdagangan karbon saat ini. Nantinya Pemprov NTB yang akan mencari lokasi yang pas untuk mengelola kawasan tersebut.
“Seperti kawasan hutan yang dikelola Pemerintah Provinsi, mungkin kita jadikan pilot project. Contohnya di Gili Balu ada, di Lombok Timur, di Gili Lawang ada. Itu kan di bawah kendali Pemerintah Provinsi,” terangnya.
Nantinya upaya pemprov NTB dalam menjual O2 dari hasil mangrove ini juga membutuhkan tim verifikasi yang akan menghitung komposisinya sehingga bisa dijual. Apalagi jika semakin bagus pertumbuhannya, maka akan dihitung per tegakan pohonnya menghasilkan seberapa banyak O2 tersebut.
“Jadi nanti akan dinilai oleh tim verifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Cuma yang penting kita siapkan daerahnya. Sekarang ini yang sudah mulai berjalan itu Kalimantan Timur, dan itu mereka dapat ratusan miliar per tahun,” ungkapnya.
Sedangkan di NTB sekarang ini tengah mencoba untuk melakukan pemetaan ke bawah agar menghasilkan potensi dari hutan mangrove tersebut. Karena dalam pengelolaan O2 ini masih terbilang baru di Indonesia. Tetapi jika dari aspek pembangunan yang sifatnya ekologi Pemprov NTB sudah jalan bersama Dinas Kehutan, BPKAD, Bappeda.
“Nanti ada investornya lewat lembaga internasional, jadi ada sumbangsih negara-negara besar terhadap negara berkembang yang mempertahankan hutan tropis. Salah satunya mangrove itu. Belum kita hitung berapa banyaknya (potensinya). Nanti ada ahlinya,” jelasnya.
Sementara itu, Indonesia diharapkan mampu menjadi paru-paru (sehat) dunia dengan menyumbang 75 persen kredit karbon. Saat ini pemerintah sedang menggenjot peng-hutanan 2 juta hektare wilayah pesisir dengan penanaman mangrove.
Serapan karbon sendiri telah menjadi komitmen dunia, sebagai upaya utama mengurangi emisi gas buang. Salah satunya dengan memaksimalkan peran hutan, termasuk hutan mangrove. (dpi)
