Lombok Barat (Inside Lombok) – Kondisi jembatan kayu di Dusun Cemare, Desa Lembar Selatan kian memprihatinkan. Masyarakat yang melintasinya pun sering was-was, karena kondisi kayu jembatan yang sudah lapuk dan mudah patah. Karena itu, DPRD Lobar minta pemda segera melakukan penanganan dalam hitungan hari.
Penanganan cepat dinyatakan perlu, karena untuk menunggu anggaran dari APBD Perubahan akan terlalu lama. Padahal kondisi jembatan kayu di Dusun Cemare itu menyangkut keselamatan masyarakat.
“Harus ada langkah penanganan secara darurat dalam hitungan hari. Jangan tunggu minggu depan atau APBD perubahan,” tegas Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah saat dikonfirmasi di Gerung, Rabu (23/08/2023).
Kalangan DPRD Lobar bahkan mendesak Pemda Lobar menggunakan sisa anggaran pada dana Belanja Tak Terduga (BTT) kebencanaan untuk penanganannya. Diakuinya pihak Komisi II bersama Komisi III juga sudah memanggil OPD lintas sektor yang terkait masalah jembatan itu. Baik itu Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DLH, hingga Dinas Kelautan.
Pihak DPRD Lobar juga akan segera memanggil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengetahui postur anggaran yang tersedia yang bisa digunakan untuk penanganan darurat itu. “Ini masuk kategori bencana, karena yang menggunakan jembatan ini bukan satu atau dua orang saja, tetapi banyak orang termasuk wisatawan,” ketusnya.
Dari rapat dengar pendapat bersama OPD lintas sektor yang telah digelar, diketahui masih ada sisa anggaran BTT sebesar Rp3 miliar dari total Rp7 miliar. Menurut Abu, sesuai perhitungan keperluan perbaikan yang dilakukan Dinas PUPR, anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan jangka pendek sekitar Rp200 juta.
Sisa anggaran BTT yang ada pun dinilai cukup untuk membantu penanganan jembatan itu. “Perlu penanganan darurat jangka pendek ini. Kalau nunggu APBD Perubahan diketok, sama artinya kita nunggu ada korban dulu. Ini kita antisipasi supaya itu tak terjadi,” kritiknya.
Pihaknya menilai selama ini Pemda Lobar selalu lemah dalam mitigasi kebencanaan. Karena yang terjadi, pemda justru lebih sering mengeluarkan anggaran untuk penanganan setelah bencana terjadi, dibanding menggelontorkan anggaran untuk upaya mitigasi.
Padahal, menurutnya, dengan memperkuat mitigasi, maka besaran anggaran yang akan keluar jika ada bencana terjadi, itu bisa diminimalisir. Abu mengumpamakan, sama halnya dengan mencegah adanya korban jiwa karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain harus melintasi jembatan kayu itu. Kendati setiap kali melintasi jembatan yang panjangnya 100 meter itu, mereka dihantui rasa was-was. Terlebih sudah ada kejadian mobil yang masuk lubang di jembatan itu hingga viral di media sosial.
“Ini kan menyangkut nama baik daerah, itu yang tidak dipikirkan pemda,” tukas politisi PKS itu.Nantinya setelah penanganan darurat untuk jembatan kayu itu dilakukan, barulah dibahas untuk penanganan jangka panjangnya.
“Penanganan jangka pendek dulu, bagaimana penangananya hitungan hari dengan potensi yang ada di situ. Sambil kita menyusun perencanaan yang lebih matang dan penganggaran di 2024,” pungkasnya.
Selain itu, Ketua Komisi II ini juga meminta agar pihak PT Air Minum Giri Menang (AMGM) atau PDAM juga turut membantu dalam perbaikan jembatan kayu tersebut. Sebab, di sepanjang ruas jembatan itu juga membentang pipa PDAM. Sehingga hal itu dinilai sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk memperbaiki fasilitas umum yang menjadi akses vital masyarakat tersebut. “Kalau perlu kita minta juga CSR-nya (PDAM),” tutup Abu. (yud)
