Lombok Barat (Inside Lombok) – Kalangan dewan di DPRD Lombok Barat (Lobar) soroti rendahnya serapan anggaran masing-masing OPD. Terlebih masih ada OPD yang serapannya berkisar antara 10-11 persen hingga menjelang akhir Agustus ini.
Anggota DPRD Lobar dari Fraksi PAN, Munawir Haris menyampaikan selama ini pimpinan daerah hanya diberikan gambaran yang tidak detail terkait serapan anggaran oleh masing-masing OPD. “Di catatan kami, kondisi Lobar hari ini, jangan sampai kita terlalu tinggi menyebutkan kenaikan pendapatan, sementara kita tidak tahu yang sejatinya,” ketusnya di hadapan Bupati Lobar, Fauzan Khalid yang hadir dalam sidang paripurna di Ruang Sidang DPRD Lobar beberapa hari lalu.
Menurutnya, dari kaca mata dewan, per 18 Agustus 2023, hampir merata serapan anggaran masing-masing OPD berada di bawah 50 persen dari target yang ada. Hanya Dinas Kesehatan (Dikes) dan RSUD Tripat yang melebihi angka 50 persen.
“Hanya Dikes dan RSUD Tripat Lobar yang mencapai angka itu (lebih dari 50 persen), itu dari non BLUD. Sedangkan, ada OPD yang (serapan anggarannya) baru mencapai 11 persen, bahkan 10 persen. Saya harap Bupati keras kepada OPD, ini Agustus,” sarannya.
Dia menambahkan, kegiatan yang bersumber pada APBD dengan capaian target yang sangat rendah itu, justru dirinya khawatir dan meyakini bahwa tahun 2023 ini akan lebih berat dari tahun 2022.
Kondisi di 2024 mendatang pun dinilai akan lebih berat lagi, karena terpengaruh kondisi fiskal daerah. Sehingga perlu antisipasi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sudah dikerjakan justru tidak mampu dibayarkan dengan kas daerah karena tidak ada anggaran.
“Makanya saya berharap jangan sampai terkesan DPRD saja yang punya mau, nyatanya dari eksekutif. Untuk itu, berikan punishment (hukuman) dan reward (penghargaan) bagi OPD di Lobar ini,” imbuh dia.
Politisi asal Kuripan itu pun melanjutkan, dengan interval waktu yang hanya tersisa 4 bulan sampai akhir 2023 dan dengan anggaran Rp46 miliar, sampai hari ini banyak kegiatan yang justru belum terbayar. “Nanti kita menganga, duitnya dari mana. Kami khawatir program tidak jalan, karena daerah tidak punya uang,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Lobar, Fauzan Khalid yang dikonfirmasi usai rapat paripurna mengatakan sejauh ini terkait serapan anggaran di masing-masing OPD tidak ada masalah. “Kita sudah terima laporan, kita sudah prediksi PAD akan sekian, nanti akan dielaborasi sumbernya dari mana,” jawabnya.
Fauzan juga mengatakan bahwa interupsi yang disampaikan anggota DPRD Lobar dalam sidang paripurna itu hanyalah sebatas praduga dan gambaran makro saja. “Dilihat saja lampiran yang kita serahkan, (pasti) akan langsung paham. Kalau sudah dibaca, tidak akan muncul seperti itu (interupsi),” tegasnya.
Namun demikian, dalam beberapa kali rapat pimpinan, dirinya sudah mewanti-wanti kepada seluruh OPD agar segera menyelesaikan persoalan defisit tersebut, plus tahun 2023 ini tidak boleh lagi ada defisit anggaran. “Kembali, yang dilihat itu hanya kasus per kasus, bukan secara umum,” tandasnya. (yud)
