Mataram (Inside Lombok) – Dewan Sasak Muda Bersatu (Desak Datu) menilai penunjukkan Sekretaris Dearah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat (PJ) Gubernur NTB sudah tepat. Karena itu, jika ada penolakan dari lembaga sosial masyarakat (LSM) di Lombok perlu dihentikan, karena Presiden Joko Widodo menunjuk Lalu Gita pun dengan berbagai pertimbangan.
Ketua Desak Datu, Lalu Winengan mengatakan penetapan PJ tahun ini dibeberapa daerah, juga bagian dari hasil penelusuran yang sudah dilakukan oleh para intelejen. “Presiden RI punya BIN intelnya banyak, kalau ada kasus korupsi tambang pasir itu tidak mungkin menetapkan itu,” katanya Selasa (5/9) siang.
Jika ada penolakan dari LSM atas ditetapkannya PJ Gubernur Lalu Gita Ariadi, Winengan menilai karena ada suruhan oknum tertentu. Tidak mungkin menolak tanpa ada yang organisir, pasalnya LSM tersebut tidak memiliki kepentingan.
“Pasti ada yang membayar. Saya kira ada suruhan. Tidak mungkin mereka menolak karena tidak ada kepentingan,” katanya.
Dikatakan Winengan, dari hasil pemeriksaan secara hukum yang dilakukan kepada Lalu Gita Ariadi tidak terlibat pada kasus pasir besi. Atas pernyataan yang disampaikan tersebut, Lalu Winengan saat ini masih mencari celah hukum untuk membawa ke ranah hukum. “Saya sedang cari celah hukumnya untuk menuntut. Karena ini mengadu domba,” katanya.
Menurutnya, kondisi NTB khususnya suku sasak di Lombok saat ini sudah cukup kondusif. Dengan adanya pernyataan itu dikhawatirkan bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat sehingga harus segera dihentikan. “Jangan sampai daerah sasak ini yang sudah aman damai dan saat ini muncul pemecahan,” ujarnya.
Dengan adanya hal-hal yang bisa mengganggu kondusifitas masyarakat, lembaga pemuda sasak yang tergabung dalam Desak Datu bangkit kembali dan berusaha meredam potensi konflik. Karena terpilihnya Lalu Gita Ariadi menjabat sebagai PJ Gubernur NTB sudah sangat tepat.
“Apakah kepemimpinan di NTB ini kita harus diserahkan kepada bukan orang kita atau utusan seperti provinsi lain dikirimkan orang dari Jakarta,” ujarnya.
Ditegaskan, Desak Datu bukan anti terhadap orang luar jika memimpin NTB. Hanya saja, jika SDM di daerah masih banyak berkualitas, maka harus memilih dari daerah sendiri. “Lalu Gita ini juga pernah menjabat di Pulau Sumbawa juga, jadi sudah tau bagaimana Pulau Sumbawa,” katanya. (azm)
