Lombok Timur (Inside Lombok) – Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas hingga kini masih belum sesuai harapan. Ketidaksetaraan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas pun masih menjadi tantangan untuk mencapai peningkatan partisipasi belajar tersebut.
Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Dante Rigmalia saat Seminar Nasional Pendidikan Inklusif yang digelar di Auditorium Hj. Sitti Rauhun ZAM, Jumat (8/9/2023) mengatakan, pendidikan inklusif seyogyanya meningkatkan partisipasi belajar yang saat ini masih rendah.
“Berikan kesempatan yang banyak bagi penyandang disabilitas untuk belajar. Pendidikan adalah hak dasar dan inklusif. Tapi faktanya kita masih belum mencapai keadaan suatu negara yang menghargai sesama. Sampai sekarang disabilitas yang mengakses pendidikan tinggi dan selesai hanya 2 persen,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Rektor I Universitas Hamzanwadi Abdullah, Muzakar menyampaikan, banyak kasus di mana peserta didik yang merupakan penyandang disabilitas tidak mendapatkan layanan pendidikan yang setara.
Di sisi lain, pemerintah sudah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang diharapkan bisa menjadi akomodasi semua peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa. Akan tetapi Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) pun menurutnya belum selaras dengan kondisi di satuan pendidikan. Persoalannya adalah pola pikir satuan pendidikan yang belum tuntas di dalam memahami pendidikan inklusi.
“Padahal, pendidikan inklusi sudah ada aturan yang jelas. Di mana setiap anak harus diberikan kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah reguler. Tapi yang terjadi banyak sekolah menolak anak berkebutuhan khusus,” tandasnya.
Belum lagi kemampuan guru di sekolah untuk memberikan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus masih sangat minim.
“Akses yang tidak ada. Sudah ada Peraturan Daerah di Lombok Timur yang mengatur disabilitas di lingkungan publik. Tapi ketika bicara di lingkungan pendidikan yang berikan ruang bagi siswa itu jadi persoalan berat,” tambah Muzakar.
Provincial Manager INOVASI (Inovasi untuk Anak Indonesia) NTB Sri Widuri saat memberikan kata pengantar dalam Seminar Nasional tersebut mengatakan, masih cukup banyak anak yang bersekolah di NTB yang mengalami kesenjangan termasuk untuk hal yang paling dasar yakni literasi dan numerasi. Selain itu ada stigma dan pelabelan bagi anak- anak penyandang disabilitas yang menyebabkan kesetaraan dalam akses pendidikan ini seperti jauh panggang dari api.
“Sehingga saya ingin mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini. Tidak ada alasan lagi untuk tidak mengatasi ini. Di Lombok Timur, INOVASI sudah mengajak pihak-pihak terkait untuk mencari solusi masalah ini dan mendorong ujicoba solusi tersebut serta tetap melakukan evaluasi,” terang Sri.
Dikatakan, seminar nasional pendidikan inklusif tersebut terlaksana atas kerjasama Pemda Lombok Timur dan Universitas Hamzanwadi yang didukung oleh program INOVASI.
Dalam beberapa tahun ke depan, INOVASI dipastikan akan tetap bermitra dengan pemerintah provinsi NTB. Karena sudah ada kepastian dari pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk bekerjasama lagi dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program kemitraan INOVASI. Dan dalam beberapa tahun ke depan, INOVASI akan fokus pada pendidikan inklusi ini.
Wakil Gubernur Provinsi NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka seminar nasional tersebut menyampaikan, saat ini pemerintah daerah NTB sedang berjuang agar masyarakat penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses yang layak, baik itu di sektor pendidikan maupun di sektor publik.
Salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah tersebut menurutnya adalah dengan mendapatkan status provinsi layak anak dan saat ini sudah ditetapkan.
“Konsekuensi dari status tersebut adalah harus semakin rapatkan barisan untuk menunjukkan bahwa ramah disabilitas itu bisa diwujudkan. Salah satunya dengan adanya Komisi Disabilitas yang baru terbentuk,” katanya
Kemudian membentuk peraturan daerah yang membuka ruang yang luas bagi disabilitas untuk berkiprah sesuai kompetensinya. Dan yang terpenting adalah setiap satuan pendidikan memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas sehingga mereka bisa merasa nyaman dan aman.
“Mereka (penyandang disabilitas) hanya berbeda satu hal saja seperti kekurangan pendengaran. Tapi mungkin di sisi lain dia punya kelebihan yang lebih besar daripada yang normal,” imbuhnya.
Sementara itu, Manager Program IKM Literasi Dasar dan Pendidikan Inklusif Abdul Aziz mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi pihaknya di SD/MI yang ada di Lombok Timur, dalam satu kelas terdapat 1-2 orang siswa penyandang disabilitas, baik itu dalam kondisi ringan, sedang dan berat. Kemampuan literasi dasar membaca siswa berkebutuhan khusus tersebut masih merah. Bahkan angka putus sekolah juga masih tinggi.
“Sedangkan persoalannya guru dalam satuan pendidikan belum memahami konsep pendidikan inklusif. Dan kurangnya pemahaman guru dalam hal identifikasi kesulitan fungsional belajar siswa,” terang Aziz.
Menurutnya, guru membutuhkan edukasi bagaimana strategi pembelajaran yang inklusif bagi peserta didik atau yang berbasis pada kebutuhan siswa. Karena kalau itu tidak dilakukan maka akan ada dampak jangka panjang bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut. Di antaranya adalah risiko putus sekolah, tingkat literasi membaca yang rendah bahkan risiko adanya mengalami bullying.
“Sehingga kami juga membentuk program IKM literasi dasar dan pendidikan inklusi yang bertujuan untuk membantu ekosistem pendidikan dalam kesiapan mendukung pendidikan inklusi. Program ini menyasar 30 SD/MI. Banyak pihak yang terlibat dan saat ini sudah ada hasilnya. Seperti peningkatan kapasitas guru dan pengawas juga satuan pendidikan,” imbuhnya. (den)
