Mataram (Inside Lombok) – Usaha ternak unggas, khususnya ayam petelur di NTB saat ini disebut berhadapan dengan beberapa persoalan. Antara lain banyaknya telur dari luar daerah yang masuk, serta mahalnya jagung yang menjadi pakan utama.
“Bukan menjadi persoalan telur-telur dari luar daerah masuk, tapi volumenya harus diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan dan produksi telur di dalam daerah. Misalnya, kebutuhan telur di NTB dihitung berdasarkan jumlah penduduk,” ujar Sekretaris dan Bendahara Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Lisa Simanungkalit, Senin (11/9).
Pihaknya mencatat saat ini peternak lokal mampu memenuhi produksi 1,5 juta telur per hari tau 45 juta telur per bulan. Jika merujuk pada jumlah produksi itu, maka telur dari luar NTB yang bisa dikirim hanya sekitar 15 juta butir per bulan sehingga muncul keseimbangan pasokan dalam dan luar daerah.
“Kita tidak membatasi telur luar masuk, apalagi sekarang pasar bebas. Cuma kita ingin diatur dan diawasi oleh pemerintah, agar iklim usaha di dalam daerah juga terjaga. Karena perusahaan-perusahaan ini mempekerjakan tidak sedikit orang. Kalau terganggu, ekosistemnya bisa terganggu,” imbuhnya.
Untuk itu pihaknya telah mendatangi Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, salah satunya membahas pengaturan terhadap pengiriman telur dari luar NTB. Dalam hal ini pemerintah diminta mengatur secara ideal pengiriman telur itu, agar tidak terulang kembali persoalan tahun-tahun sebelumnya.
Dijelaskan Lisa, banyaknya telur di pasaran bisa mengakibatkan pengusaha unggas lokal tutup kandang dan mengistirahatkan pekerjanya. Karena itu pengaturan pasokan yang ideal perlu dilakukan.
Di samping masalah pasokan telur, naiknya harga pakan juga menjadi persoalan yang dipikirkan pihaknya. “Terutama jagung sudah mencapai Rp6 ribu per kilogram (kg). Kita di dalam daerah kenapa kesulitan mendapatkannya, dan mahal. Ibaratnya, tikus mati di lumbung pangan,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Disnakeswan NTB, Muhammad Riadi yang menerima langsung aduan Petarung NTB menyampaikan sampai saat ini pihaknya tidak mengeluarkan rekomendasi untuk memasukkan telur hatchery. Atas aduan tersebut pihaknya akan menindaklanjutinya dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait. Termasuk dengan Balai Karantina yang menjadi palang pintu di pelabuhan.
“Begitu juga dengan kesulitan mendapatkan bahan baku jagung. Para pengusaha unggas lokal untuk membentuk koperasi. Kalau sudah ada koperasi, bisa dihitung berapa kebutuhannya sebulan. Dan setahun berapa. Itu yang bisa kita sampaikan ke pengusaha-pengusaha jagung yang punya Silo,” terangnya. (dpi)
