Mataram (Inside Lombok) – Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di NTB dinilai bisa mempengaruhi upaya menekan kasus stunting. Terlebih, masih adanya kasus stunting di NTB tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Mulai dari faktor sosial, budaya, hingga SDM.
“Sisi SDM tinggi (pengaruhnya pada penanganan stunting, Red) maka pendekatan penanganan stunting harus dilakukan secara akademis. Faktor-faktor inilah sangat menentukan menurunkan angka stunting. Kalau anggaran itu nomor dua,” ungkap Anggota Komisi V DPRD NTB, Junaidi Arif, Rabu (13/9).
Menurutnya, dari sisi budaya yakni pernikahan dini juga menjadi persoalan yang juga membutuhkan perhatian serius. Apalagi pernikahan dini masih terjadi NTB, karena banyaknya orang tua beranggapan bahwa anak tidak cepat menikah akan tertinggal atau dianggap telat menikah.
“Inilah yang harus disikapi dengan Arif dan bijaksana untuk tidak cepat menikah di usia dini. Kita harus memberikan pemahaman secara masif kepada masyarakat agar tidak menikah di usia dini atau usia sekolah,” terangnya.
Pernikahan dini sendiri memiliki risiko, di mana akan terjadi ketidaksiapan dalam berumah tangga. Kemudian resiko kehamilan diusia muda, dapat membahayakan ibu dan calon anak. “Risiko ketidaksiapan dalam berumah tangga seperti kesehatan reproduksi, anak lahir kurang sehat atau stunting,” jelasnya.
Kendati demikian, Pemprov NTB melalui Dinas Kesehatan juga melakukan berbagai langkah strategis dalam menekan angka stunting. Kebijakan strategis ditelurkan terutama kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Upaya perbaikan dan penguatan pada sistem kesehatan melalui penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di semua level dikedepankan.
Keberadaan Posyandu Keluarga di NTB berperan memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam rangka menurunkan stunting termasuk angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) begitu juga fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, fasilitas kesehatan tingkat rujukan juga terus bergerak. Selain itu, edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu keluarga, puskesmas, rumah sakit. (dpi)
