Mataram (Inside Lombok) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan partai politik dan peserta pemilu kampanye di lingkungan pendidikan. Menilik kebijakan itu, Rektor Universitas Mataram (Unram), Bambang Hari Kusumo mengkhawatirkan berubahnya lingkungan pendidikan menjadi ajang politik praktis.
“Kita harus hati-hati juga. Artinya, kampus ini jangan menjadi tempat atau ajang politik, tidak baik,” katanya, Kamis (14/9) pagi.
Namun jika para politisi mendatangi kampus dengan agenda memberikan kuliah umum kepada mahasiswa, maka pihak kampus menyambut baik. Hanya saya selama melakukan kuliah umum tidak membawa atribut partainya. “Tetapi kalau sifatnya berupa kuliah umum, yang kemudian tidak membawa politik di dalamnya, atribut, dan sebagainya saya kira gak masalah,” ujar.
Sebaliknya, jika para politisi membawa atribut partai atau mengkampanyekan untuk memilih calon tertentu, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di lingkungan kampus. Apalagi, para mahasiswa rata-rata sudah masuk menjadi daftar pemilih dan sudah berhak menyalurkan suaranya pada saat pemilihan umum.
“Tetapi kalau membawa atribut partai kemudian mengkampanyekan satu calon tertentu, itulah yang tidak baik. Bisa jadi kemudian kampus menjadi tempat yang tidak netral lagi,” tegasnya.
Selain itu, para dosen di kampus merupakan tenaga ASN sehingga jika melakukan kampanye akan mempengaruhi netralitas. Sementara untuk para mahasiswa, selama ini pihak universitas belum pernah mengarahkan siswa untuk memilih calon tertentu. “Yang kita khawatirkan kampus ini di dalamnya PNS. PNS harus netral,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqon mengatakan akan mengkaji dulu putusan MK yang memperbolehkan kampanye di lingkungan pendidikan, hal ini dilakukan untuk melihat substansi yang akan disampaikan kepada peserta didik.
“Karena kan kita tahu kan masa-masa sekolah ini kan masih rentan pemahaman tentang politik kemudian sangat mudah terpengaruh dan masih labil,” katanya. Selain itu, Dinas Dikbud NTB juga belum mengetahui secara jelas cara yang akan dilakukan partai politik jika melakukan kampanye di lingkungan sekolah. Jangan sampai hanya mengedepankan kepentingan politik, akan mengganggu aktivitas belajar peserta didik.
“Nantikan akan mempengaruhi psikososial anak-anak yang bermasalah. Kalau atribut dan sebagainya itu kan konten pelengkapnya lah. Nanti isinya kalau datang ke sekolah apa dan caranya itu yang perlu kita ketahui,” katanya. (azm)
