Lombok Tengah (Inside Lombok) – Satuan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) makin siap untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (IKM) pada tahun 2024 mendatang. Selain sekolah, ekosistem pendukung berupa pengawas juga siap untuk kelancaran IKM yang akan dimulai serentak secara nasional tahun depan.
“Satuan pendidikan sudah terbangun kesiapannya untuk IKM yang akan diluncurkan secara nasional tahun 2024. Namun, ada juga guru dan sekolah yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Termasuk juga pengawas meskipun sudah ada peningkatan,” ujar Koordinator Distrik INOVASI untuk Pulau Lombok, Muhtar Ahmad dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) IKM-literasi numerasi yang digelar di Praya, Jumat (22/9/2023).
Dikatakan, kesiapan satuan pendidikan untuk IKM ini diketahui dari capaian hasil akhir penilaian yang telah dilakukan tim Monev IKM-literasi numerasi di satuan pendidikan yang ada di Loteng. Adapun pertemuan tim monev yang diadakan Pemda Loteng bersama pengawas SD/MI tersebut untuk membahas poin-poin tindak lanjut terkait aspek monitoring dan evaluasi IKM.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bapperinda Loteng itu terlaksana atas dukungan Inovasi untuk Anak Indonesia (INOVASI), program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.
Muhtar mengatakan, pertemuan tim monev itu dilakukan untuk melihat hasil refleksi tim Monev IKM untuk literasi dan numerasi. “Dan juga melakukan refleksi terhadap proses supervisi proses pembelajaran yang berpusat pada siswa,” ujarnya.
Tim Monev IKM literasi numerasi ini melibatkan unsur Bapperinda, Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Pendidikan dan juga pengawas sekolah. Sebelumnya, telah dilakukan serangkaian kegiatan sebelum penguatan monev IKM literasi numerasi tersebut diadakan, di antaranya adalah refleksi dan join monitoring visit ke sejumlah sekolah untuk memastikan pencapaian hasil program.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperinda Loteng Sri Mulyana menambahkan, dalam satu tahun terakhir ini telah dilakukan penguatan peran pengawas untuk IKM literasi dan numerasi. Beberapa hal yang dilakukan di antaranya adalah sebagian pengawas terlibat dalam adaptasi materi pelatihan literasi dan numerasi bersama stakeholder terkait. Kemudian melatih dan melakukan pendampingan pada guru dan kepala sekolah pada satuan pendidikan tentang literasi dan numerasi. Sejak Maret 2023, pengawas juga menguji coba model supervisi atau monitoring pembelajaran yang berpusat pada siswa.
“Dan terjadi skema transformasi peran pengawas sekolah yang sebelumnya merupakan pengendali kini menjadi pendamping. Serta dalam asesmen awal itu pengawas sekarang melakukan refleksi berdasarkan hasil raport pendidikan sekolah dari sebelumnya hanya menganalisis kesenjangan satuan pendidikan dengan delapan standar pendidikan,” jelas Sri.
Dia mengatakan, berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kapasitas pengawas dan juga guru. Hal itu demi meningkatnya literasi dan numerasi dasar di Loteng yang merupakan kunci peningkatan sumber daya manusia.
Terkait hal ini, pihaknya berharap agar program INOVASI yang akan berakhir pada bulan Desember tahun ini bisa lanjut bermitra dengan Pemda Loteng di dalam peningkatan mutu pendidikan di Loteng.
“Kami berharap INOVASI bisa lanjut di Loteng karena kami sangat merasa terbantu di dalam peningkatan literasi dan numerasi ini,” ujarnya.
Kegiatan tim Monev IKM ini juga dihadiri oleh United Nations International Children’s Fund (UNICEF) dan perwakilan pemerintah Australia.
Diah Pratiwi, dari Kedutaan Besar Australia mengapresiasi praktek baik yang sudah berjalan di Loteng. Menurutnya, hal itu bisa berjalan lancar berkat kerjasama dan sistem penguatan kapasitas ekosistem pendidikan di Loteng yang berjalan dengan baik.
Dia juga mengungkapkan bahwa program INOVASI ini dipastikan akan berlanjut pada tahun 2024 di empat provinsi yang saat ini menjadi mitra termasuk provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu akan ada tambahan dua provinsi lain. Akan tetapi, untuk penentuan kabupaten yang terpilih menjadi mitra, hal itu akan dibahas pada awal tahun 2024.
“Pada tahap selanjutnya pemerintah Australia melalui program kemitraan ini akan fokus untuk peningkatan pendidikan inklusif,”tandasnya.
Sementara itu, perwakilan UNICEF, Teresita Filipe mengakui kalau peran pengawas sekolah memang sangat penting karena merupakan fasilitator di sekolah dan juga langsung berada dengan pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan. Sehingga apa yang menjadi persoalan dan kendala di lapangan bisa langsung tersampaikan.
Dia juga mengatakan kalau UNICEF bekerjasama dengan pemerintah Australia untuk peningkatan pendidikan anak-anak di Papua. Adapun kunjungannya dalam kegiatan monev di kantor Bapperinda tersebut, adalah untuk belajar bagaimana upaya stakeholder di Loteng dan kerjasama dengan INOVASI di dalam peningkatan mutu pendidikan di Loteng untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan.
“Kunjungan ini untuk belajar. Karena program yang dilakukan oleh UNICEF dan INOVASI juga sama-sama didukung oleh pemerintah Australia. Di Papua kami juga melakukan pendekatan yang mirip dengan di Loteng yakni menggunakan pengawas dan kepala sekolah sebagai pendamping,” tandasnya. (fhr)
