Mataram (Inside Lombok) – Program pengentasan angka kemiskinan di NTB masih perlu dibenahi agar lebih terarah. Terlebih setelah masa kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur (Wagub), Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalillah dan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Lalu Gita Aryadi perlu kepastian untuk kelanjutan perbaikan program itu, terutama untuk setahun ke depan hingga ada Gubernur – Wagub definitif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, angka kemiskinan NTB pada Maret 2023 sebesar 18,85 persen atau mengalami kenaikan 0,003 persen. Artinya bertambah 6,54 ribu penduduk miskin di NTB.
Untuk terus menekan angka kemiskinan itu, maka perlu keberlanjutan dari pembenahan yang sudah dilakukan. Kepala BPS NTB, Wahyudin menerangkan perbaikan program penanggulangan kemiskinan ini sebelumnya telah disampaikan pihaknya kepada Wagub NTB. Bahwa masih ada program-program yang tidak tepat sasaran seperti perlindungan sosial bertahap, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), di mana penerimanya bukan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut.
“Orang-orang yang kaya masih banyak yang dapat, PNS saja dapat, orang yang sudah punya mobil dapat program-program semacam itu. Ya, harusnya diserahkan ke orang yang benar-benar membutuhkan,” terang Wahyudin, Selasa (26/9).
Dikatakan, salah sasarannya program penanggulangan kemiskinan di NTB dari data BPS NTB pun sudah dicek oleh Pemprov NTB. Apakah memang benar atau hanya data-data saja jika penerima bantuannya tidak tepat sasaran. Karena ada ketidakpercayaan dari pemerintah, bahwa program yang ada tidak tetap sasaran.
“Kami punya data, kami keluarkan by name by address. Biar mereka yang mengecek sendiri, kami hanya memberikan nama, alamat, serta anggota keluarganya. Kalau NIK ngga bisa kita. Setelah di cek benar ada orang-orang itu ada. kelanjutan silahkan mereka yang mengevaluasi sendiri,” jelasnya .
Di sisi lain, jika program penanggulan kemiskinan ini tidak efektif ditangani selama 1 tahun sebelum pemilihan Gubernur dan Wagub baru, maka angka kemiskinan bisa saja naik dan bisa saja turun. Karena sekarang sudah banyak program program yang dilaksanakan itu, yang utama program perlindungan sosial itu.
“Cuma tahu kan program perlindungan sosial itu untuk mempertahankan pengeluaran masyarakat supaya tidak lebih rendah lagi dan mereka bisa membelanjakan dari program itu untuk membantu konsumsi rumah tangganya bukan hal hal yang lain,” bebernya.
Sedangkan untuk program pemberdayaan nanti akan menumbuhkan ekonomi kreatif kedepannya. Bahkan sekarang saja sudah ada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang bisa dipakai untuk bagaimana menanggulangi angka kemiskinan di NTB. Data Regsosesk ini pun sekarang di pegang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan.
“Kami di daerah diseluruh Indonesia disuruh hapus data base itu, tidak boleh kita mengeluarkan, bappenas yang mengeluarkan. Itu sudah kami data seluruhnya, nah data ini bisa dipakai pemerintah,” jelasnya. (dpi)
