Mataram (Inside Lombok) – Provinsi NTB hingga kini bertahan untuk tidak menerima beras impor masuk ke dalam daerah. Pasalnya, jika beras impor masuk, dikhawatirkan justru akan mempengaruhi harga gabah petani.
Kepala Dinas Perdagangan NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan di Indonesia hanya NTB yang tidak menerima beras impor. Hal ini disebabkan karena NTB menjadi lumbung pangan nasional dan produksi petani masih bisa mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kan kita lumbung nasional. Kita juga mensuplai provinsi lain. Kita pun tidak habis beras kita,” katanya. Namun yang diatur saat ini yaitu tentang gabah melalui peraturan Gubernur nomor 23 tahun 2023.
Hal ini dilakukan untuk melindungi para pelaku usaha penggilingan di NTB. “Kita juga butuh dedaknya sebagai pakan kan. Itu yang kita atur. Kalau beras itu kita tidak atur,” tegasnya.
Sementara terkait harganya yang masih tinggi di pasar, Nelly menyebut tidak mengatur untuk itu. Hanya saja, ada harga berbeda yang bisa dipilih oleh masyarakat apakah akan mahal atau lebih murah. “Kita hanya bisa mengatur atau mempengaruhi dengan SPHP dari Bulog. Jadi kita kasih pilihan ke masyarakat,” ungkapnya.
Untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, Bulog akan operasi pasar (OP). Persediaan beras Bulog untuk menggelar OP yaitu bisa sampai akhir tahun ini. “Sampai akhir tahun bisa OP dengan asumsi kita Januari sudah musim hujan. OP ini di setiap pasar. Di sana ada toko-tokonya Bulog,” kata Mantan Kadis Kominfo NTB ini.
Berdasarkan hasil sidak yang sudah dilakukan ke gudang Bulog, persediaan beras di NTB saat ini masih bisa bertahan hingga lima bulan kedepan. “Kita sudah sidak dengan pak Pj. Gubernur kan alhamdulillah kemampuan dan stok kita itu sampai awal tahun itu masih,” tutup Nelly. (azm)
