Mataram (Inside Lombok) – Pembelian tiket penyeberangan di pelabuhan di NTB sekarang bisa dilakukan secara daring atau online. Kebijakan baru ini pun dikeluhkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, karena dinilai merugikan bagi masyarakat maupun anggotanya sendiri, mengingat adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
“Mereka mensosialisasikan terkait tentang ada biaya admin yang berlebihan, dari Rp2,5-7,5 ribu yang tidak terjangkau. Banyak masyarakat dan anggota saya yang keberatan. Pertama, pada saat kenaikan tiket penyebrangan itu lebih seribu saja kita ribut. Bahkan terjadi pembakaran SK Gubernur,” ungkap Ketua DPD Organda NTB, Junaidi Kasum, Selasa (31/10).
Ditegaskan, Organda terang-terangan menolak kelebihan pembayaran tiket secara online, sebab dinilai tidak sesuai dengan kajian. Apalagi pada hari ini para pembuat kebijakan dengan semena-mena menaikan harga tiket penyeberangan dengan alasan ada biaya administrasi bank yang seharusnya tidak perlu karena menambah pengeluaran masyarakat.
“Maka DPD Organda NTB sangat keberatan dan akan mengkaji persoalan ini dan segera sampaikan kepada Gubernur. Kalau tidak selesai di tingkat Gubernur maka kita ke tingkat Komisi V DPRD NTB. Yang jadi persoalan adalah imbas dari sebuah kenaikan atau kebijakan tersebut. Kemarin saja Rp500 kita berperang. Kok hari ini dengan seenaknya (ada tambahan biaya pembelian tiket),” terangnya.
Jika membeli tiket penyeberangan secara manual, diakui tidak ada biaya tambahan. Bahkan beberapa penyedia tiket online juga tidak memberlakukan biaya administrasi. Karena itu, pihaknya meminta perusahaan penyedia tiket yang dilibatkan saat ini ditinjau ulang.
“Belum lagi beli kartu Rp25 ribu, setelah itu ada administrasinya lagi, dan ada biaya lainnya. Ini mempersulit dan memperlambat penyeberangan, sehingga saya sangat berkeberatan jika ada perusahaan yang numpang lagi untuk mendapatkan administrasi,” terangnya. (dpi)
