Mataram (Inside Lombok) – Memasuki 2024 mendatang, penanganan sampah di NTB akan difokuskan untuk jenis organik. Pemprov NTB akan mengupayakan agar sampah organik yang dibuang ke TPA akan jauh berkurang dari sebelumnya.
“Sarpras kita akan dorong yang sampah organik, misalnya rumah maggot dan lainnya,” jelas Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, Firmansyah, Selasa (31/10) pagi di ruang kerjanya.
Upaya penanganan sampah organik ini untuk menekan lindi yang dihasilkan. “Kan lindi ini berasal dari sampah organik. Kalau ini sudah tertangani maka satu urusan sudah berkurang,” ungkapnya.
Meski disebut akan dilakukan percepatan penanganan, Firman mengaku belum mengetahui secara pasti alokasi anggaran untuk sampah di 2024 mendatang. Apakah akan terjadi kenaikan atau tidak. Karena di 2023 ini, alokasi anggaran untuk penanganan sampah yaitu sebesar Rp4,2 miliar.
“Anggaran yang disiapkan itu untuk pembinaan. Selain itu untuk revitalisasi TPS3R,” katanya. Biasanya anggaran yang diberikan lebih banyak untuk pengadaan sarana dan prasarana. Seperti rumah maggot, kendaraan roda tiga, mesin cacah di beberapa tempat dan yang lainnya.
Pendistribusian sarana prasarana ini pun langsung kepada kelompok masyarakat. “Itu tidak ke pemerintah, tapi ke kelompok masyarakat. Tapi tidak disebar secara merata melainkan ke kelompok masyarakat yang sudah memiliki inisiatif,” tegas Firman.
Program baru untuk meningkatkan penanganan sampah di NTB yaitu akan diupayakan mulai dari tingkat desa. Nantinya, program ini akan disampaikan pada saat Jumat Salam (Jumpa Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat) yang diusung Penjabat Gubernur saat ini. “Pak Pj Gubernur ini penyelesaian masalah sampah itu berbasis desa. Sehingga diintegrasikan dengan jum’at salam,” ucapnya.
Selain itu, program NTB Zero Waste yang diusung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Zulkieflimansyah – Sitti Rohmi Djalilah masih tetap berlanjut, meski keduanya telah mengakhiri masa jabatan dan saat ini digantikan Penjabat Gubernur. Pasalnya, program tersebut diakui menjadi program lintas rezim yang harus tetap dilaksanakan.
Dijelaskan Firmansyah, program yang berkaitan dengan lingkungan seperti NTB Zero Waste harus tetap direalisasikan, meskipun kursi kepemimpinan sudah berganti. Bahkan, program tersebut justru dinilai harus mengalami percepatan. “Ini program lintas waktu. Ada upaya percepatan,” katanya. (azm)
