Mataram (Inside Lombok)- Dinas Pariwisata NTB menyebut untuk memajukan pariwisata dan meningkatkan kunjungan atau berinvestasi sangat bergantung pada penerbangan. Saat ini penerbangan langsung menuju Lombok masih sedikit. Baik penerbangan luar negeri maupun dalam daerah.
Padahal NTB termasuk sebagai daerah destinasi super prioritas bersama dengan 4 daerah lainnya. Seperti Danau Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika. Sayangnya jumlah penerbangana ke Lombok NTB justru masih kurang dibandingkan keempat daerah tersebut, sehingga lebih banyak orang datang berkunjung kesana
“Kalau kita bandingkan di seluruh DSP ini kami merasa iri, karena NTB saja yang penerbangannya tidak banyak. Tapi DSP yang lain bagus-bagus penerbangan kesana makanya maju, kita jauh tertinggal dengan saudara kita di Bali, NTT,” ujar Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Malady, Jumat (1/12).
Sampai dengan saat ini untuk penerbangan ke NTB dari luar negeri baru dua negara yaitu Malaysia dan Singapura. Penerbangan keluar negeri untuk Malaysia saja hanya dua kali penerbangan dan Singapura hanya sekali dan tidak setiap hari penerbanganya. Hal tersebut menjadi kendala masih belum banyak orang datang berwisata ke NTB, mengingat Mandalika merupakan destinasi super prioritas.
“Lewat kesempatan ini, ya mohon pemerintah pusat yang jadi tanggung jawabnya. Yaitu Menteri perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Udara. NTB sudah ditetapkan sebagai sport tourism dan masuk destinasi super prioritas,” terangnya.
Kemudian ditambah dengan harga tiket pesawat yang cukup tinggi ke Lombok, dibandingkan dengan ke daerah lainnya. Sehingga orang lebih memilih berkunjung ke daerah lain dibandingkan ke Lombok. “Maju pariwisata, ramai orang berkunjung datang berwisata atau berinvestasi tergantung penerbangan. Yaitu konektivitas dari seluruh nusantara maupun dari seluruh dunia,” terangnya.
Diakui pemerintah provinsi juga sudah mengupayakan agar harga tiket bisa lebih murah menuju ke NTB. Bahkan bukan ke manajem, tetapi langsung ke pimpinan agar harga tiket ini bisa lebih murah.
“Mereka membuka pertemuan itu langsung dengan CEO nya tapi ujung-ujungnya maskapai itu minta subsidi, dari subsidi 1 bulan itu Rp 5 miliar dia minta 3 bulan,” ucapnya.
Lebih lanjut, untuk persoalan subsidi ini maka di daerah tidak memiliki dana subsidi. Tetapi hal ini jadi tanggung jawab utama yaitu pemerintah pusat atau Menteri Perhubungan. “Makanya mudah-mudahan 2024 ini ada kepastian bagi NTB dapat dilihat oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan, karena majukan pariwisata itu perlu konektivitas,” imbuhnya. (dpi)
