Lombok Tengah (Inside Lombok) – Berbagai upaya dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Lombok Tengah (Loteng) untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tersebut. Salah satu program yang digulirkan adalah “pelengak gubuk” yakni pemantauan langsung kondisi masyarakat di Dusun Pengeleng, Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Loteng. Khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting atau gangguan pertumbuhan anak.
Pokja TKPKD, Agus Heriyanto menerangkan upaya penurunan stunting yang dilakukan TKPKD di desa-desa yakni salah satunya melalui kegiatan posyandu. Ketua TKPKD sekaligus Wakil Bupati Loteng, M. Nursiah berbincang dengan masyarakat serta memberikan pemahaman langsung terkait upaya penurunan stunting.
“Dalam hal ini melihat bagaimana kegiatan posyandu dan seperti apa penanganan terhadap stunting. Di tiap desa, satu posyandu yang dikunjungi sebagai perwakilan dari semua posyandu yang ada di desa setempat,” ujarnya saat kegiatan posyandu, Kamis (7/12/2023).
Dijelaskan Agus, setiap kunjungan yang dilakukan Ketua TKPKD berinteraksi langsung dengan kader posyandu, mengecek data anak yang mengalami stunting serta bagaimana kondisinya. Mereka juga diberikan pemahaman terkait pola penanganan stunting dan apa yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan yang ada di puskesmas serta kader posyandu.
“Di Desa Sukadana ini ada 29 anak yang mengalami stunting berat. Mereka diintervensi dengan diberikan makanan bergizi untuk mengatasi masalah stunting yang dialami,” ujarnya.
Dijelaskan, program “pelengak gubuk” yang saat ini sedang bergulir merupakan tahap ke dua dan akan menyasar sebanyak 12 desa, sedangkan tahap pertama dimulai pada bulan April 2023 lalu dan sudah berakhir beberapa bulan lalu yang juga menyasar 12 desa. “Sedangkan tahap kedua ini dimulai dari Desa Jelantik dan rencananya akan dilanjutkan pada 2024 di mana semua desa akan dikunjungi,” katanya.
Selain itu, dalam upaya penurunan angka stunting pihaknya juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Loteng untuk memberikan dukungan dalam bentuk pemberian makanan bergizi kepada anak-anak yang mengalami stunting. Bantuan pangan yang diberikan seperti seperti telur, susu UHT dan ikan segar. “Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah menggandeng semua pihak untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi bagi anak stunting,” ujarnya.
Selain Baznas, TKPKD juga melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Di mana, Dinas Sosial bertugas untuk mengecek kepesertaan BPJS warga. Sedangkan Dukcapil memberikan pelayanan dokumen kependudukan kepada warga. “Hal ini juga salah satu cara Dukcapil untuk jemput bola kepada masyarakat untuk memberikan layanan dokumen kependudukan,” tandasnya. (fhr)
