Lombok Timur (Inside Lombok) – Guru Honorer di Lombok Timur (Lotim) saat ini tengah gundah gulana lantaran gaji yang mereka terima tak sesuai dengan ketetapan dari jenis SK yang didapatkannya. Kendati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Izzuddin menyebut apa yang terjadi saat ini bukanlah pemotongan gaji guru honorer, melainkan penyesuaian terhadap anggaran gaji guru tidak tetap (GTT) sesuai kesepakatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tidak ada pemotongan. Itu hanya penyesuaian saja dengan ketersediaan anggaran, karena tidak cukup untuk memberikan gaji sesuai SK yang diterima masing-masing guru honorer,” jelasnya.
Pihaknya mengaku terpaksa mengambil langkah penyesuaian tersebut, lantaran terkendala anggaran APBD. Di mana saat ini anggaran GTT sekitar Rp3,8 Miliar digunakan untuk menggaji ribuan guru honorer dengan SK yang berbeda seperti Perjanjian Kerja (PK), Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Kontrak Kerja (KK). “Penyesuaian kita lakukan, misalnya yang semula mendapat Rp400 ribu kita sesuaikan menjadi Rp250 ribu, yang mendapatkan Rp600 kita berikan Rp550 ribu,” tuturnya.
Mengenai penyesuaian gaji honorer tersebut, sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan atau sosialisasi melalui UPT Kecamatan masing-masing dan disampaikan ke guru honorer. Penyesuaian ini sendiri dilakukan selama 5 bulan lamanya dari besaran gaji yang berkurang dari yang telah ditetapkan untuk guru honorer. “Kita minta dengan segala hormat kepada GTT untuk memaklumi anggaran kita saat ini, dan mereka menerima penyesuaian itu,” pungkasnya.
Kondisi ini pun sangat disesalkan guru honorer. Sae (bukan nama sebenarnya) misalnya, menyayangkan gaji yang tak sampai Rp1 juta per bulan itu harus dipotong lagi oleh pemerintah daerah. “Kita ini bekerja manusia bukan robot, kita juga belajar pakai tenaga butuh makan dan lainnya, bahkan mengajar juga kita pakai bensin ke sekolah,” lirihnya, Senin (11/12/2023).
Menurutnya, walaupun anggaran penggajian kurang, seharusnya Pemkab Lotim mengatur agar pemotongan dilakukan dari anggaran lain yang kurang efektif, bukan dari gaji GTT. “Kenapa selalu kami yang jadi korban? Begini mirisnya perjuangan para guru demi mencerdaskan anak bangsa,” tuturnya. (den)
