Mataram (Inside Lombok) – Stok ketersedian beras disebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebanyak 710.358 ton beras, di mana stok tersebut disebutkan ketahanannya hingga 63 minggu ke depan. Kendati demikian, ketersedian yang disebutkan Pemprov NTB dipertanyakan Perum Bulog NTB rinciannya dari mana saja.
Pasalnya, jika memang ketersedian stok beras berada pada angka tersebut, maka tidak akan dilakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah. Baik untuk bantuan pangan maupun cadangan beras pemerintah (CBP).
Bulog NTB memasukan beras impor karena ketersedian beras semakin berkurang dan musim panen diperkirakan akan mundur di 2024 mendatang. “Ini ngomongnya produksi, di mana disimpannya (stok dari data tersebut, Red)? Bulog mempertanyakan, di mana rincian barangnya. Apakah ada di petani? Stok di penggilingan berapa?” tanya Pimpinan Wilayah (Pinwil) Bulog NTB, David Susanto di ruangan, Kamis (14/12).
Diakui David pihaknya tidak mengelak bahwa produk gabah maupun beras di NTB mengalami surplus. Jika dihitung untuk konsumsi masyarakat NTB dalam jangka waktu 1 tahun antara produksi dan konsumsi kurang lebih 300-350 ribu ton.
“Itu surplus, tapi surplus ini diperdagangkan. Belum tentu barang itu (gabah dan beras) kondisinya di sini. Kita berbicara masalah produksi, barangnya ada atau tidak 710 ribu ton, di mana? Itu persoalannya,” terangnya.
Stok beras yang surplus di NTB itu pun belum membantu menurunkan harga beras di pasaran. Mengingat beras masuk perdagangan bebas, sehingga harga di daerah bisa saja tidak jauh berbeda atau hanya selisih sedikit dengan luar daerah seperti di Bali dan NTT.
“Jadi jangan berpikir manakala di sini surplus, selisih dengan harga di Jawa itu Rp500-1000, tidak bisa terjadi. Beras itu orang ambil untung sedikit, jadi kalau beras itu ada selisih sedikit lari ke Jawa,” jelasnya. (dpi)
