Lombok Timur (Inside Lombok) – Guru honorer yang mengajar di sekolah swasta diusulkan agar bisa mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika tidak, maka dinilai ada ketimpangan nasib antara guru honorer sekolah swasta dengan yang mengajar di sekolah negeri.
Usulan itu salah satunya disuarakan Komisi 2 DPRD Lombok Timur (Lotim), di mana usulan agar guru honorer sekolah swasta bisa mendaftar PPPK itu akan diusulkan ke pusat. “Ini yang akan coba nantinya untuk mengusulkan biar ada ruang bagi guru honorer yang ada di sekolah swasta,” ungkap Anggota Komisi 2 DPRD Lotim, Huspiani, Rabu (13/12/2023).
Usulan itu nantinya akan dikoordinasikan dengan Menpan RB, MK, dan Kementerian Keuangan, serta Pemerintah Daerah Lombok Timur untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak para guru honorer di sekolah swasta agar memiliki kesempatan menjadi PPPK. “Mereka juga harus diberikan ruang untuk ikut seleksi PPPK,” katanya.
Menurutnya hal ini perlu jadi perhatian, karena para guru honorer di sekolah swasta tak bisa mengikuti seleksi PPPK meski telah mengajar selama bertahun-tahun. Mereka hanya bisa mengandalkan sertifikasi saja, itu pun hanya bagi guru yang sudah mengajar puluhan tahun. (den)
