Lombok Timur (Inside Lombok) – Adanya rencana dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Lombok Timur (Lotim), Izzuddin memotong gaji guru honorer membuat banyak pihak meradang. Permintaan pencopotan Kadis Dikbud Lotim dari jabatannya pun disuarakan berbagai kelompok massa, salah satunya dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
LMND pun sempat melakukan aksi di Kantor Bupati Lotim, Senin (18/12) lalu, dengan agenda meminta Penjabat (Pj) Bupati Lotim, M. Juani Taufik mencopot Izzuddin dari jabatannya sebagai Kadis Dikbud Lotim. Massa menilai Izzuddin gagal dalam menjalankan tugasnya untuk memajukan pendidikan di daerah, dan malah terkesan merugikan guru honorer.
Sebelumnya rencana pemotongan gaji guru honorer itu muncul lantaran beban yang ditanggung dari anggaran pemerintah daerah (pemda) dinilai cukup besar. Karena itu, dilakukan penyesuaian dengan memotong sekitar Rp150 ribu dari total gaji yang harusnya diterima guru honorer di Lotim.
Menyikapi keputusan itu, LMND menyampaikan aspirasinya di Kantor Bupati Lotim dan memaksa masuk bertermu Pj Bupati Lotim dengan merusak gerbang kantor. Bahkan massa aksi juga menyandera mobil dinas milik Camat Sukamulia yang melintas agar bisa diberikan masuk dan bertemu Pj Bupati.
Ketua Eksekutif LMND Lotim, Muhammad Hamzani mengatakan massa mendesak Pj Bupati Lotim mencopot jabatan Kadis Dikbud Lotim, karena dinilai telah mencederai pendidikan daerah. Guru honorer yang berjuang demi generasi bangsa dan keluarganya malah menjadi korban atas kebijakan yang dilakukannya.
“Adanya isu pemotongan gaji guru tentu sangat mencederai pendidikan, maka dari itu kami ingin mediasi dengan Pj Bupati untuk memecatnya,” terangnya. Pada kesempatan itu, massa aksi diterima langsung oleh Pj Bupati Lotim untuk berdialog di dalam ruang kerjanya.
Saat bertemu dengan perwakilan massa aksi, Juaini menjelaskan belum dapat merespon tuntutan massa secara keseluruhan, termasuk mencopot atau memutasi pejabat yang ada karena belum ada izin dari Kemendagri untuk melakukan hal tersebut. “Saya selaku Pejabat Bupati tentu tak bisa melaksanakan mutasi atau sebagainya karena belum ada izin, yang ada kita diminta untuk fokus pada penanganan inflasi,” jelasnya.
Meski tak dapat memenuhi tuntutan massa, Juaini menyambut baik tuntutan itu dan menilai massa sangat peduli dengan kebijakan dan juga masyarakat secara umum, utamanya pada sektor pendidikan. “Ini sangat baik sekali semua ikut andil dalam mengawal kebijakan, tolong kami juga dibantu untuk mengawal isu pendidikan,” pintanya.
Ia pun menjelaskan bahwa isu penyesuaian gaji yang akan dilakukan oleh Kadis Dikbut Lotim telah dibatalkan, di mana hal itu masih sebatas rencana dalam merasionalkan anggaran. Namun yang jelas langkah itu dinilai salah, sehingga ia memanggil Kadis Dikbud Lotim untuk membatalkan rencananya pemotongan sehingga gaji honor tetap diberikan sesuai standar. (den)
