Mataram (Inside Lombok) – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menggunakan Gelanggang Olahraga (GOR) Turida sebagai tempat pelaksanaan kampanye, Selasa (19/12) kemarin. Pemanfaatan salah satu fasilitas milik pemerintah daerah ini disebut tidak ada permasalahan, karena memang bisa dibuka untuk masyarakat.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Tri Budi Prayitno mengatakan selama ini GOR Turida disewakan kepada masyarakat yang ingin memanfaatkannya. Khusus untuk kampanye Anies kemarin, pengajuan sewa sudah dilakukan panitia jauh hari sebelum kampanye digelar.
“Itu adalah sarpras yang dimiliki pemerintah yang memang publik bisa disewakan dan kita berikan dan kita berikan rekomendasi untuk disewakan,” katanya, Rabu (20/12) siang.
Pemberian izin pemanfaatan salah satu gedung olahraga tersebut karena memang tidak ada kegiatan yang sedang digelar. Kampanye yang digelar masih tertutup di dalam salah ruangan olahraga di GOR Turida. “Karena dimungkinkan untuk kampanye tertutup, ya sudah diberikan saja. Ya kami rekomendasikan karena sesuai dengan ketentuannya,” katanya.
Dispora NTB diberikan kewenangan untuk mengelola sarana publik. Seperti GOR Turida, Gelanggang Pemuda dan beberapa lokasi lainnya. Karena fasilitas tersebut bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembayaran sewa.
“Kami saya tidak hafal bayarnya satu hari. Berapa full hari atau per jam itu saya kurang tahu, dan itu ada aturannya. Kita ditargetkan oleh Pemda melalui Bappenda untuk memberikan PAD daerah,” ungkapnya.
Berbeda halnya dengan Taman Budaya yang tidak direkomendasikan untuk digunakan sebagai tempat kampanye, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTB, Aidy Furqan mengatakan tidak memperbolehkan fasilitas itu digunakan untuk kampanye sebagai bagian dari sikap netral kepada semua pasangan calon.
“Konsultasi ke Pak Sekda. Panitianya meminta untuk memanfaatkan sebagai tempat kegiatan diskusi dengan mahasiswa. Arahan dari pimpinan karena itu fasilitas pemerintah maka tidak diizinkan agar bersikap netral,” katanya.
Keputusan tersebut juga untuk menghindari adanya penilaian negatif. Selain itu, ASN juga sudah berikrar untuk menjaga netralitas selama pemilu. “Bukan karena mereka izin lewat WA tapi memang kita sudah berikrar untuk netral dan fasilitas pun juga harus dijaga tidak menimbulkan friksi yang aneh-aneh,” ucap Aidy.
Keputusan ini tegas Aidy juga akan diberlakukan bagi capres yang lainnya baik nomor urut 2 ataupun nomor urut 3. “Tentu dong akan berlaku bagi semua pasangan calon,” tutupnya melalui sambungan telepon. (azm)
